LIVE

Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada

Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.

dpr
DPR
DPR (Antaranews.com)

Anggota DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, ada beberapa istri yang melarang suaminya yang merupakan anggota DPR untuk hadir dalam rapar paripurna pengesahan revisi undang-undang Pilkada, Kamis (22/8). 

"Ya terserah apapun. Orang tidak korum itu karena misalkan ditelepon istrinya suruh jangan berangkat, ditelepon masyarakatnya suruh jangan berangkat, itu kan aspirasi juga. Aspirasi bukan," kata Awiek, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8). 

Kendati demikian, Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya. 

"Lah iya, saya oleh konstituen dilarang untuk hadir ke paripurna ada yang begitu. Tidak usah saya sebutkan. Bahkan ada juga yang ikut pasang-pasang apa itu?" ujar dia. 

Bahkan, kata Awiek juga banyak anggota dewan yang memasang postingan 'peringatan darurat' di media sosial. 

"Ya, anggota DPR kan ada yang pasang-pasang begitu. Itu kan aspirasi dari publik," ucapnya. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menegaskan, bahwa tidak ada undang-undang baru. Lantara, pengesahan di rapat paripurna tak dilanjutkan. 

"Jadi kami tegaskan, sampai saat ini tidak ada Undang-Undang baru. Dan ketika tidak ada Undang-Undang baru, maka yang berlaku adalah Undang-Undang lama dan keputusan MK," imbuh Awiek. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Top 3 News: Prabowo Sebut Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Mensesneg Luruskan Ucapan Prabowo soal Pemimpin Terpilih

{{caption}}
Prabowo: Saya Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Tak Perlu Lagi ke ATM, Semua Transaksi dalam Genggaman

{{caption}}
Prabowo: Kemajuan Bangsa Selalu Berasal dari Pemikir-Pemikir Terbaik

{{caption}}
Komisi IX DPR Setujui 4 Langkah Efisiensi MBG, Anggaran Bisa Hemat Rp 40 Triliun

Topik Terkait
{{caption}}
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Demo Tolak Revisi UU Pilkada
{{caption}}
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Rapat Paripurna DPR
{{caption}}
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

Sufmi Dasco Ahmad
{{caption}}
VIDEO: Kejutan di Balik Penundaan Pengesahaan RUU Pilkada, Ada Anggota DPR Dilarang Istri Ikut Rapat

Ada cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.

Putusan MK
{{caption}}
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

RUU Pilkada
{{caption}}
Ini Alasan Banyak Anggota DPR Absen Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.

UU Pilkada
{{caption}}
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

UU Pilkada
{{caption}}
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

UU Pilkada
{{caption}}
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK

Di media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.

Putusan MK
{{caption}}
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
{{caption}}
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

baleg dpr uu pilkada
{{caption}}
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

RUU Pilkada
{{caption}}
DPR Usul Ada Regulasi Nasional Melarang Perdagangan Daging Anjing-Kucing

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

berita update
{{caption}}
Mulai 1 Juli 2026, Gojek dan Grab Terapkan Komisi 8 Persen ke Ojol

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

berita update
{{caption}}
Anggota DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan di Bandung

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

abdullah dpr
{{caption}}
FOTO: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR Soroti Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

berita foto
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

anggaran kemenkeu
{{caption}}
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

anggaran umkm
{{caption}}
Mengapa Tiga UU Ini Harus Sepaket? Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Parpol Dibahas Bersama

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

ahmad doli kurnia
{{caption}}
579 Orang Jadi Korban Kekerasan Polisi saat Demo Tolak Revisi UU Pilkada

344 orang mengalami penangkapan dan penahanan semena-mena.

amnesty international indonesia
{{caption}}
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran "Konyol Kamu, Berhenti Jadi Komisioner"

Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu

arteria dahlan
{{caption}}
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

uu pilkada
{{caption}}
Isu Demonstran Tolak UU Pilkada Diminta Uang Tebusan Rp3 Juta Oleh Polisi, Begini Faktanya

Kondisi massa aksi yang ditahan di Polres Jakarta Barat dalam keadaan baik.

demonstran ditangkap
{{caption}}
VIDEO: KIM Plus Ungkap Cawagub Pilkada Jateng Pasca Putusan MK, Bukan Kaesang

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengakui, ada nama Kaesang dalam bursa cawagub Pilkada Jawa Tengah.

berita video