LIVE

Yusril sebut Perppu KUHAP Belum Mendesak, Kecuali Presiden Berpendapat Lain dan Mau Mengeluarkan

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

perppu
Pemerintah serius mengkaji pemberian amnesti bagi pengguna dan pengedar narkoba skala kecil. Wacana amnesti narkoba skala kecil ini bertujuan mengurangi kepadatan lapas dan memberi kesempatan rehabilitasi.
Pemerintah serius mengkaji pemberian amnesti bagi pengguna dan pengedar narkoba skala kecil. Wacana amnesti narkoba skala kecil ini bertujuan mengurangi kepadatan lapas dan memberi kesempatan rehabilitasi. (AntaraNews)

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR RI menuai polemik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada hal mendesak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Saya belum melihat ada alasan yang mendesak untuk melakukan Perppu ya," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Senin (24/11).

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

"Saya kira lebih baik dijalankan dulu, kecuali Pak Presiden berpendapat lain ya. Sementara kalau saya berpendapat bahwa apa yang sudah ada itu dijalankan lebih dulu," tuturnya.

Bisa Judicial Review di MK

Ia mengaku jika ada kekurangan pada UU KUHAP, nantinya bisa diperbaiki melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain Judicial Review, juga bisa dilakukan amandemen.

"Jika ada kekurangan-kekurangan, itu dapat kita perbaiki. Baik dengan amandemen terhadap KUHAP itu sendiri maupun judicial Review kepada MK," kata Yusril.

Setelah RUU KUHAP disahkan oleh DPR RI, selanjutnya pemerintah menargetkan sejumlah RUU seperti restoratif justice, pelaksanaan hukuman mati. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian aturan dari KUHAP lama ke baru.

"Insya Allah ini dapat diselesaikan sebelum berlakunya KUHAP baru yang akan datang, karena memang itu merupakan satu keharusan," kata dia.

Pemerintah Tindak Lanjut Putusan MK

Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menindaklanjuti putusan MK terkait pemilu, MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Ia mengaku revisi UU Pemilu dan MD3 tersebut akan berimplikasi pada UU Partai Politik.

"Ini merupakan satu pembaharuan yang cukup besar yang kita lakukan di samping secara Internasional. Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap banyak sekali regulasi seperti yang dituntut oleh OECD, karena Indonesia akan menjadi anggota kelompok negara maju ini mungkin 3 tahun yang akan datang," ucapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jual Beli SPPG, Satu Dapur Dibanderol hingga Rp 100 Juta

{{caption}}
Cerita dari Dalam Hotel Sultan saat Eksekusi Pengosongan

{{caption}}
BI Rate Naik, Ini Pesan Airlangga ke Bank Himbara

{{caption}}
3 TKW Dianiaya Majikan di Malaysia, 4 Orang Ditangkap

{{caption}}
Sony Sonjaya Ungkap Dugaan Proyek CCTV Fiktif Rp 300 Miliar di BGN

{{caption}}
Dasco akan Koordinasi dengan Kemensetneg soal Nasib Karyawan Hotel Sultan

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

RUU Pemilu
{{caption}}
Peneliti: Pembaruan KUHAP Bukan Batasi Hak Warga, Justru Perkuat Perlindungan Hukum

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

RUU KUHAP
{{caption}}
IKADIN Desak Pengesahan RUU KUHAP Segera, Hindari Kegaduhan Penegakan Hukum

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ikadin
{{caption}}
Aliansi Mahasiswa Nusantara Desak DPR Segera Sahkan RUU KUHAP, Pentingnya Pembaruan Hukum Acara Pidana

Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan pengesahan RUU KUHAP, mengingat urgensi pembaruan hukum acara pidana yang krusial menjelang berlakunya KUHP baru.

Pengesahan RUU KUHAP
{{caption}}
Akademisi Desak DPR Segera Sahkan RUU KUHAP, Kunci Pelaksanaan KUHP Nasional

Guru Besar Hukum Konstitusi Prof. Dr. Andi Asrun mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KUHAP, yang krusial sebagai peraturan pelaksana KUHP Nasional.

Pengesahan RUU KUHAP
{{caption}}
Menko Yusril: Presiden Prabowo Berkali-kali Minta DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Pemerintah kini menunggu sikap DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU tersebut.

yusril izha mahendra
{{caption}}
Pemerintah Resmi Teken DIM RUU KUHP, Target Diterapkan Awal Tahun 2026

Pemerintah menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

RUU KUHAP
{{caption}}
Tindak Pidana Korporasi: Badan Hukum Jadi Subjek, Mekanisme Penyelesaian Diperjelas

Praktisi hukum Dhifla Wiyani menegaskan badan hukum dapat menjadi subjek dalam tindak pidana korporasi, serta memaparkan mekanisme keadilan restoratif dan DPA yang relevan untuk kasus tersebut.

adhi karya
{{caption}}
Komisi III DPR: Hampir Seluruh Hasil Kerja Tim Reformasi Polri Sudah Terangkum KUHAP Baru

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

berita update
{{caption}}
MA Dorong Penegak Hukum Aktif Ingatkan Korban TPPO Soal Restitusi

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

dana bantuan korban
{{caption}}
Terobosan Hukum: Kejari Palembang Terapkan Plea Bargaining Percepat Penanganan Perkara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mulai menerapkan mekanisme *plea bargaining* untuk mempercepat penanganan perkara pidana, sebuah langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih efektif dan humanis. Simak detail penerapannya!

hukum pidana
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Babel Perkuat Kapasitas ASN Dukung Implementasi KUHP KUHAP 2026

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

asn
{{caption}}
KPK Alihkan Status Yaqut Cholil Qoumas Menjadi Tahanan Rumah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah, memicu perhatian publik terhadap kasus korupsi kuota haji yang menjeratnya.

berita nasional