WFH Jadi Momentum, Pemkot Makassar Percepat Pengelolaan Sampah Metropolitan

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memanfaatkan kebijakan WFH untuk mengakselerasi program pengelolaan sampah. Simak strategi Pemkot Makassar dalam mengatasi persoalan sampah di tengah kota metropolitan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengambil langkah strategis dengan mempercepat pembenahan program persampahan. Percepatan ini dilakukan di tengah momentum kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang diterapkan pemerintah. Kebijakan WFH tidak dianggap sebagai jeda, melainkan sebagai ruang untuk akselerasi kerja pemerintah kota dalam mengatasi isu lingkungan.

Munafri menegaskan bahwa persoalan sampah di Makassar sangat kompleks karena karakteristiknya sebagai kota metropolitan. Kota ini memiliki tingkat produksi sampah yang tinggi, menuntut penanganan serius dan terukur dari seluruh jajaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategis bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH-SUMA) pada Jumat.

Kebijakan WFH secara efektif dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi internal dan mempercepat pengambilan keputusan. Tujuannya adalah memastikan implementasi program prioritas pengelolaan sampah berjalan lebih efektif dan terarah. Fokus utama adalah mengeluarkan Makassar dari zona merah darurat sampah melalui kerja sama lintas sektor yang solid.

Tantangan dan Urgensi Penanganan Sampah

Makassar, sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Volume sampah yang terus meningkat setiap harinya menuntut respons cepat dan terpadu dari pemerintah kota. Munafri Arifuddin menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial tanpa melibatkan semua pihak.

Kerja serius dan terukur sangat dibutuhkan dari seluruh jajaran pemerintah, terutama para camat dan lurah di tingkat wilayah. Mereka memiliki peran krusial dalam menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. Tujuannya adalah agar Makassar dapat segera keluar dari status zona merah darurat sampah yang mengkhawatirkan masyarakat.

Sinergi kuat antara pemerintah, lembaga teknis terkait, hingga partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Tanpa kolaborasi yang erat ini, upaya penanganan sampah akan sulit mencapai hasil optimal secara berkelanjutan. Transformasi pengelolaan sampah menjadi prioritas utama Pemkot Makassar demi lingkungan yang lebih baik.

Strategi Pemkot Makassar dalam Reformasi Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan langkah transformasi pengelolaan sampah, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. Salah satu strategi utama yang diadopsi adalah sistem sanitary landfill yang lebih modern. Sistem ini diharapkan dapat mengelola sampah dengan lebih terstruktur dan berstandar lingkungan yang tinggi.

Munafri menjelaskan bahwa forum koordinasi yang diadakan bukan hanya sekadar ruang diskusi semata. Lebih dari itu, forum ini menjadi wadah penting untuk penyamaan pandangan dan persepsi. Tujuannya adalah mempercepat reformasi pengelolaan sampah secara menyeluruh di Kota Makassar dengan visi yang sama.

Tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai satu-satunya pihak. Seluruh perangkat daerah memiliki peran masing-masing dalam memastikan sistem pengelolaan berjalan optimal di setiap lini. Ini mencakup upaya kebersihan di wilayah kecamatan, pasar, jalan-jalan utama, hingga infrastruktur kota lainnya.

Komitmen Anggaran dan Kolaborasi Lintas Sektor

Untuk mendukung upaya penanganan sampah yang komprehensif, Wali Kota telah menginstruksikan maksimalisasi perencanaan anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta untuk mengalokasikan dana secara optimal. Dukungan anggaran ini sangat penting untuk penanganan TPA pada tahun 2026 mendatang.

Setiap sektor di pemerintahan kota diharapkan berkontribusi aktif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Mulai dari tahap perencanaan strategis, implementasi program, hingga pengawasan berkelanjutan, semua harus terintegrasi. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan Makassar yang lebih bersih dan sehat bagi warganya.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi kuat untuk mengatasi kompleksitas masalah sampah yang terus berkembang. Dengan adanya komitmen anggaran yang memadai dan sinergi antarlembaga, target Makassar bebas dari zona merah darurat sampah dapat tercapai secara efektif. Ini adalah investasi jangka panjang yang krusial untuk keberlanjutan dan kualitas hidup di kota.

Sumber: AntaraNews