Wamenko Otto Minta Publik Percayakan Transparansi Kasus Andrie Yunus

Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam mengusut perkara tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengusulkan Presiden Prabowo Subianto yntuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Pergantian Kepala BAIS TNI jadi bukti institusi tak pandang bulu beri sanksi pada anggota terlibat kasus penyiraman air keras. Ini jaga kepercayaan publik.

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai tindakan terorisme yang biadab dan meminta pengusutan tuntas hingga aktor intelektualnya.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke aktor intelektual di baliknya.

Pemerintah memberikan apresiasi kepada Polri atas tindakan cepat mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Kapolri menyatakan bahwa untuk mengungkap kasus ini, pihaknya menerapkan metode penyelidikan kejahatan yang berbasis ilmiah.

Kekerasan Aktivis KontraS Andrie Yunus dikecam keras oleh Perhimpunan Pergerakan 98 sebagai tindakan pengecut yang mencederai demokrasi dan HAM. Presiden telah perintahkan pengusutan tuntas.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendesak kepolisian untuk mempercepat penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus demi transparansi dan akuntabilitas.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus secara profesional dan transparan, memicu rasa penasaran publik akan kejel

Menurut Yusril, dalam sistem demokrasi setiap pihak seharusnya menjunjung tinggi sikap saling menghargai perbedaan pandangan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengecam **serangan air keras aktivis** KontraS sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan HAM, menuntut pengusutan tuntas hingga aktor intelektual.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menekankan pentingnya kekompakan masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai modal utama menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak menent

Otto Hasibuan menekankan pentingnya aktif dalam organisasi mahasiswa untuk membentuk manajemen waktu dan pola pikir, menjanjikan manfaat besar di masa depan bagi pengembangan diri dan kesuksesan.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.

Wakil Menko Otto Hasibuan menegaskan KUHP dan KUHAP Baru mengakhiri dominasi hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari seabad. Simak bagaimana perubahan paradigma ini membentuk sistem pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.