Wagub Sulsel Tegaskan Konvergensi Berbagai Pihak Kunci Penanganan Stunting

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya konvergensi berbagai pihak untuk mempercepat Penanganan Stunting di wilayahnya, menyoroti intervensi gizi dan kolaborasi lintas sektor.

Makassar, 21 Juni 2026 – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel), Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan secara konvergensi. Pendekatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga sosial, serta organisasi kemasyarakatan. Penegasan ini disampaikan Fatmawati Rusdi dalam keterangannya di Makassar, Minggu, menyoroti kompleksitas masalah stunting.

Menurutnya, edukasi mengenai pola asuh, sanitasi, dan kesehatan tetap menjadi bagian krusial dalam upaya pencegahan stunting. Namun, bagi anak yang sudah mengalami kondisi stunting, intervensi pemenuhan gizi adalah kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi. Asupan gizi yang memadai sangat diperlukan untuk membantu anak keluar dari kondisi stunting.

Fatmawati Rusdi lebih lanjut menjelaskan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat.

Stunting sebagai Persoalan Multidimensi dan Kebutuhan Intervensi Gizi

Stunting adalah masalah kesehatan yang kompleks, bukan sekadar kekurangan gizi semata. Faktor-faktor seperti sanitasi yang buruk, lingkungan yang tidak sehat, pola asuh yang kurang tepat, dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang rentan turut berkontribusi pada tingginya angka stunting. Edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya pola asuh yang baik, sanitasi yang layak, dan kesehatan umum tetap menjadi fondasi pencegahan yang kuat.

Namun, Wagub Fatmawati Rusdi menekankan bahwa bagi anak-anak yang sudah terlanjur mengalami stunting, intervensi gizi adalah prioritas utama. "Kalau tidak ada asupan gizi yang masuk, maka akan sulit mengeluarkan anak dari kondisi stunting. Edukasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar anak juga harus dipenuhi," ujarnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tanpa pemenuhan gizi yang adekuat, upaya edukasi saja tidak akan cukup efektif. Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada penyediaan asupan gizi harus menjadi bagian integral dari strategi penanganan stunting.

Pendekatan Berbasis Data dan Penguatan Gerakan Orang Tua Asuh

Untuk memastikan efektivitas program, Fatmawati mendorong agar seluruh inisiatif penanganan stunting diarahkan berdasarkan data yang akurat. Pendekatan by name by address sangat penting agar bantuan dan intervensi dapat diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Hal ini akan meminimalkan risiko salah sasaran dan memaksimalkan dampak positif program.

Selain itu, Wagub Sulsel mengusulkan penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Gerakan ini diharapkan dapat melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan organisasi nonpemerintah dan komunitas sosial juga sangat diharapkan untuk memperluas jangkauan gerakan ini.

Kolaborasi lintas sektor semacam ini, menurut Fatmawati, telah terbukti mampu memperluas jangkauan pendampingan keluarga berisiko stunting. Pengalaman selama berkecimpung di pemerintahan, termasuk di Kota Makassar, menunjukkan bahwa gerakan bersama dari seluruh pihak dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam penanganan stunting.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Tantangan Prevalensi Stunting Sulsel

Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam mengatasi persoalan stunting yang multidimensional ini. "Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan gotong royong dan kepedulian bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan," kata Fatmawati Rusdi.

Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Sulawesi Selatan tercatat 23,3 persen. Angka ini mengalami penurunan dari 27,4 persen pada tahun 2023, menandakan adanya kemajuan dalam upaya penanganan. Namun, prevalensi tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 19,8 persen.

Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan masih memerlukan kerja keras dan penguatan kolaborasi. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus terus ditingkatkan untuk mencapai target penurunan stunting yang lebih optimal dan memastikan generasi penerus tumbuh sehat dan cerdas.

Sumber: AntaraNews