VIDEO: YLBI Desak Prabowo Keluarkan Perpu Batalkan KUHAP

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Kemenkum dan Polda Babel aktif menyosialisasikan KUHP Nasional di Pangkalpinang, bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat tentang tonggak baru hukum pidana Indonesia. Pembaharuan ini menggantikan WvS yang sudah tidak relevan.

Ketentuan tersebut hanya dikecualikan bagi penyelidikan di Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan TNI Angkatan Laut.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur membeberkan hal itu setelah mencermati Pasal 22 ayat (1).

Lewat dalih keadaan mendesak, penyidik diberi kewenangan luas untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan hingga pemblokiran.

Pemberlakuan KUHAP masih memerlukan aturan pelaksana yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti krusialnya Penyempurnaan KUHAP agar adaptif terhadap dinamika masyarakat dan ilmu hukum, demi penegakan hukum yang transparan dan adil.

Kementerian HAM mendesak DPR agar Revisi KUHAP selaras dengan instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan UNCAT, demi peradilan yang lebih adil dan perlindungan dari penyiksaan. Apa urgensinya?

Revisi RUU KUHAP yang telah berusia 40 tahun kini telah diserahkan ke DPR. Sayangnya, draf tersebut mendapat kritik, termasuk dari KPK

YLBHI Nilai Revisi UU Polri Buat Polisi jadi Super Body

Polisi memastikan Nadira berada dalam kondisi sehat ketika ditemukan.

Larangan ini juga berlaku untuk kendaraan yang memiliki pelat nomor dari luar daerah.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK masih berlangsung, dan hingga saat ini, rincian mengenai lokasi serta hasilnya belum diumumkan.

Dari sekitar 1,7 juta rumah yang diusulkan, baru sekitar 90 ribu dinyatakan memenuhi kriteria setelah melalui proses verifikasi.

Franka percaya bahwa masih ada harapan untuk suaminya mendapatkan keadilan.

Prabowo menegaskan bahwa ASEAN memiliki pandangan yang konsisten mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai.

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memaparkan Transformasi Pemasyarakatan di era KUHP Nasional, menekankan pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan peran sentral pemasyarakatan.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.

Komisi III DPR RI mendesak sinergi TNI-Polri dalam pengusutan Kasus Andrie Yunus, korban penyiraman air keras, dengan memedomani KUHAP baru untuk peradilan koneksitas.