VIDEO: Sidang Mahkamah Rakyat, Penggugat Bivitri Tertawakan Banyak 'Simsalabim' UU Era Jokowi

Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan PP Turunan UU Minerba 2025 yang batas waktunya telah lewat, demi kepastian hukum dan kedaulatan bangsa.

Tidak seperti dua RUU di atas, DPR tercatat pernah membahas sejumlah RUU dengan sangat cepat, mulai dari pembahasan sampai pengesahan.

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar sidang menggugat Pemerintahan Jokowi.

Banyak pelanggaran terjadi termasuk, pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT

hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

Menurut dia, hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) sulit untuk memaparkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif

Bivitri dalam diskusi ini, menyebut kecurangan Pemilu dirasakan luar biasa.

Bivitri dalam diskusi ini, menyebut kecurangan Pemilu dirasakan luar biasa.

Bivitri Susanti hadir dalam diskusi FISIP Universitas Indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan merevitalisasi 71.744 sekolah pada 2026. Program revitalisasi sekolah ini bertujuan meningkatkan kualitas belajar dan keselamatan peserta didik.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan Pertanian Kutai Timur dalam arti luas menjadi bagian penting transformasi ekonomi untuk menggeser dominasi sektor pertambangan di daerah tersebut.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara strategis membangun identitas Gerbang Nusantara yang inovatif dan berdaya saing, beriringan dengan pembangunan IKN, untuk menarik investasi dan pariwisata.

Otorita IKN menegaskan hingga kini tak ada rencana pembangunan IKN dihentikan.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.