VIDEO: Rapat Kabinet Prabowo "Reaksi Pigai Minta Rp20 Triliun, Seskab Teddy Warning Tegas Menteri"

Mulai dari, para anggota Kabinet Merah Putih, eseolon 1 kementerian/lembaga, hingga Direktur Utama (Dirut) BUMN.

Rapat terbatas berfungsi sebagai wadah koordinasi antar kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap konsisten dan terarah.

Rapat tersebut membahas sejumlah program strategis pemerintah hingga perkembangan terkini sektor keuangan nasional.

Sejumlah Menteri dan pejabat tinggi mulai berdatangan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada, Selasa (4/2).

Presiden Prabowo Subianto menggelar Ratas Prabowo Hambalang bersama Kabinet Merah Putih, fokus pada isu strategis pendidikan, hilirisasi, serta penguatan pertahanan dan keamanan nasional.

Sidang kabinet rencananya akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu pukul 15.00 WIB.

Prabowo memakai peci hitam dan batik cokelat lengan panjang. Sedangkan, Gibran mengenakan batik cokelat kekuningan.

Pembahasan seputar isu strategis di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur.

Presiden Prabowo Subianto memboyong para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih ke Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah.

Presiden Prabowo Subianto memboyong para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah.

Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin Rapat Terbatas Prabowo Hambalang untuk mengecek progres program strategis nasional pasca-lawatan luar negeri, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan.

Dalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

"Hampir juga lebih dari 50 persen media didominasi oleh berita-berita subjektif," sambungnya.

Menurut Pigai, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tata kelola Program MBG diperbaiki usai dugaan keracunan siswa dan menyoroti lemahnya pengawasan SPPG.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.