VIDEO: PBNU Kecam Pengambilan Lahan Rempang oleh Pemerintah "Haram Jika Sewenang-Wenang!"

ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media terkait beberapa wilayah yang masih bermasalah seperti Rempang.

BP Batam akan mengedepankan langkah-langkah persuasif guna menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang.

Mereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.

PBNU meminta seluruh pihak untuk melakukan cooling down dalam kasus Rempang

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri), akibat konflik agraria dihentikan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan sejumlah rekomendasi usai melakukan munas dan konbes 2023.

PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.

Buntut warga Pulau Rempang bentrok dengan polisi, sejumlah orang jadi tersangka.

Jokowi pun menyoroti bentrok yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan anggota polisi.

Warga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.

Pemerintah telah menawarkan untuk mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan.

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi.

Jenazah lima KST tersebut sempat dibawa ke RSUD Dekai. Namun tidak ada keluarga yang mengambil.

Masih misteri apa penyebab kebakaran museum yang menyimpan benda praserajah itu.

Tidak ada korban jiwa dalam kebaran ini, hanya seorang petugas pemadam mengalami sesak napas.

Saat sedang berpatroli, saksi melihat api di gudang penyimpanan artefak.

Mereka nekat menghabisi korban demi menjaga lahan dan uang.

Hanya Ganjar yang bisa meneruskan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi.

Warga yang terdampak pembanguann Rempang Eco-City dijanjikan mendapat hunian pengganti dan ditarget rampung tahun ini.

Menurut Muhaimin atau cak Imin masyarakat di Rempang tidak diberikan wadah untuk berdialog,

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

"Hampir 400KK yang sudah mendaftar sukarela. 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih proses," kata Bahlil

Sempat terjadi konflik dalam pembangunan Proyek Rempang Eco City.

Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau menjadi sorotan pascabentrokan.