Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
PBNU Ingatkan Pemerintah Investasi di Rempang Tak Boleh Korbankan Rakyat
PBNU Ingatkan Pemerintah Investasi di Rempang Tak Boleh Korbankan Rakyat

PBNU Ingatkan Pemerintah Investasi di Rempang Tak Boleh Korbankan Rakyat

PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) buka suara soal kisruh di Pulau Rempang antara aparat dan masyarakat sipil.

Menurutnya, PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan namun demikian kemaslahatan masyarakat sipil wajib menjadi yang utama.

PBNU Ingatkan Pemerintah Investasi di Rempang Tak Boleh Korbankan Rakyat

“Walau pun ada kawasan investasi dan itu dibutuhkan negara, namun investasi tetap harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya mereka yang tinggal di destinasi investasi. Investasi harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat dan masyarakat tidak boleh jadi korban,"
tegas Gus Yahya di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (15/9).

Merdeka.com

PBNU Ingatkan Pemerintah Investasi di Rempang Tak Boleh Korbankan Rakyat

Gus Yahya mengaku kaget atas kericuhan yang pecah pada 7 September 2023.

Menurut dia, NU  merupakan bagian dari masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan sejak awal. Sehingga pecahnya kericuhan tidak mampu diantisipasi.  

“Ketika sekarang yang terjadi di Rempang, sebetulnya NU sama dengan eksponen sosial masyarakat sebetulnya kaget karena kami tidak pernah dilibatkan pembicaraan sejak awal dan kami tidak punya antisipasi dan kami tidak dilibatkan dalam proses eksusi itu sendiri,”

 kata Gus Yahya.

Gus Yahya pun meminta, demi memgembalikan situasi di Pulau Rempang maka para pemangku kebijakan harus bersikap. Utamanya, dengan tidak mengorbankam masyarakat setpat. 

“Jadi yang harus ditanya adalah pihak-pihak terlibat dalam kebijakan itu sendiri tapi kalau kami diminta pandangan PBNu dengan kondisi seperti ini maka pesan kami adalah masyarakat tidak boleh menjadi korban,” Gus Yahya menandasi.

Pemerintah Bersuara

Pemerintah Bersuara

Menko Polhukam Mahfud MD meminta, kepada pihak otoritas setempat untuk memberi penjelasan secara humanis tentang perjanjian antara pemda, pengembang, DPRD setempat dan masyarakat soal kesepakatan 6 September 2023.

Mahfud menjelaskan, apa yang dimaksud kesepakatan 6 September 2023. Menurut dia, hal itu diawali pada tahun 2004 dengan MoU antara BP Batam atau Pemda untuk pengembangan kawasan wisata pulau-pulau yang terlepas dari pulau induk dengan warga setempat.

“Memang ada peraturannya. Salah satunya Pulau Rempang itu. Itu diputuskan pengembangan wisata tahun 2001, 2002 kemudian 2004 ada perjanjian. MoU antara pengembang, dengan BP Batam,” jelas Mahfud.

Mahfud melanjutkan, berdasarkan MoU maka izin-izin baru yang dikeluarkan sesudah MoU dibatalkan semua oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) . Kemudian, dari sana terjadi perintah pengosongan karena tahun ini akan masuk berbagai kegiatan yang sudah diteken tahun 2004 sesuai kebijakan tahun 2001-2002.

Menteri Bahlil ke MenPAN-RB: Tunjangan Kinerja Kementerian Investasi Belum Naik-Naik
Menteri Bahlil ke MenPAN-RB: Tunjangan Kinerja Kementerian Investasi Belum Naik-Naik

Hal itu terlihat dari berkembangnya investasi dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu melampaui target yang ditargetkan.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pemerintah Harap Bank Tanah Beri Kemudahan Investasi dan Pemerataan Ekonomi
Pemerintah Harap Bank Tanah Beri Kemudahan Investasi dan Pemerataan Ekonomi

Bank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Rem Investasi Asing Masuk IKN Nusantara
Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Rem Investasi Asing Masuk IKN Nusantara

Alasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Waspada Penipuan Investasi Berkedok Koperasi, Begini Cara Menghindarinya
Waspada Penipuan Investasi Berkedok Koperasi, Begini Cara Menghindarinya

Hingga saat ini, praktik penipuan yang berkedok investasi bodong masih terus memakan korban. Tak sedikit korban yang merugi hingga ratusan juta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pengusaha Swasta Investasi Rp20 Triliun Bangun Sektor Hiburan di IKN Nusantara
Pengusaha Swasta Investasi Rp20 Triliun Bangun Sektor Hiburan di IKN Nusantara

Pemerintah terus meningkatkan investasi di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya icon-hand
Bupati Tak Mau Tutup Pabrik Buang Limbah Bikin Sungai Cileungsi Bau Busuk: Investasi Harus Dijaga
Bupati Tak Mau Tutup Pabrik Buang Limbah Bikin Sungai Cileungsi Bau Busuk: Investasi Harus Dijaga

Bupati Bogor Iwan Setiawan enggan disalahkan atas pencemaran di Sungai Cileungsi. Kini sungai tersebut airnya menghitam dan mengeluarkan bau busuk.

Baca Selengkapnya icon-hand
Penjualan ORI023 di BRI Naik Hingga 2 Kali Lipat
Penjualan ORI023 di BRI Naik Hingga 2 Kali Lipat

Permintaan investor terhadap surat utang negara atau Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI023 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pembangunan Capai 38 Persen, Investasi Rp10 Triliun Segera Masuk ke IKN
Pembangunan Capai 38 Persen, Investasi Rp10 Triliun Segera Masuk ke IKN

Bambang menyebut Kementerian PUPR mencatat infrastruktur dan fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN mencapai sekitar 38 persen.

Baca Selengkapnya icon-hand
Jadi Tersangka Korupsi Rp8,1 Miliar, Mantan Bos Perusahaan Minyak di Riau Ditahan
Jadi Tersangka Korupsi Rp8,1 Miliar, Mantan Bos Perusahaan Minyak di Riau Ditahan

PT BSP Zapin tak melaksanakan pembangunan pabrik MFO di KITB Siak, sedangkan dana investasi Rp8.175.600.000 sudah habis.

Baca Selengkapnya icon-hand