VIDEO: Menohok Aria Bima PDIP Singgung Presiden Prabowo di DPR, Minta Negara Adil di Pilkada

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.

Jenderal Sigit mengajak masyarakat untuk terus menjaga harmoni dalam setiap perbedaan pandangan politik.

Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada

Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.

Aria Bima masih meyakini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait netralitas ASN, TNI dan Polri

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Pada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.

Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.

Aria Bima merupakan politikus senior PDI Perjuangan. Ia terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Aria Bima terpilih menjabat Ketua DPC PDIP Kota Surakarta periode 2026-2030 menggantikan FX Rudy. Hal itu hasil dari Konfercab PDIP Jawa Tengah.

Konfercab PDIP Jawa Tengah menetapkan Aria Bima sebagai Ketua DPC PDIP Solo periode 2026–2030, menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Mendagri Tito perlu menerangkan substansi dasar hukum ibu kota politik tersebut apakah perlu merevisi UU IKN atau cukup dengan UU saat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyerukan revolusi mental untuk Pembumian Pancasila di era 2025, menyikapi rendahnya kepercayaan generasi muda terhadap ideologi negara dan tantangan globalisasi.

Anggota fraksi PDIP DPR RI Aria Bima menyebut dua kader PDIP korban framing.

Pembagian regional ini merupakan hasil evaluasi agar penghargaan tidak didominasi oleh daerah dengan kapasitas fiskal kuat.

Mendagri menjelaskan, khusus untuk Regional Papua, penghargaan kategori kota ditiadakan dan diganti dengan kategori ibu kota provinsi.

Program tersebut akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan berbagai perbaikan infrastruktur.

Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.