VIDEO: Komisi III DPR PKB Keras Singgung Kasus di Kepolisian "Yang Punya Duit Pasti Menang!"

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menegakkannya.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM.

ia menggunakan analogi sederhana "Tetangga Jenderal" untuk menggambarkan betapa rentannya warga biasa terjerat pidana meski berniat melakukan kebaikan.

Presiden Prabowo Subianto meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian tak mengkriminalisasi rakyat kecil untuk motivasi apapun.

Bambang Rukminto menilai, salah satu penyebab maraknya pelanggaran hukum di tubuh Polri adalah tidak berjalannya reformasi kepolisian.

MA dianggap lamban merespons saat dikonfirmasi soal temuan ataupun aduan masyarakat yang diterima Komisi III.

Seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran.

Jembatan tersebut direncanakan akan dibangun di sekitar Kali Cideng, tepatnya di lokasi yang berhadapan dengan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pramono menyatakan bahwa ia sudah menerima informasi mengenai usulan dari Pemkot Depok dan bersedia untuk membahasnya lebih lanjut.

Regulasi tunggal diperlukan untuk mengakhiri fragmentasi aturan, memperjelas kewenangan antarlembaga, sekaligus menutup celah penyimpangan.

Pilot bernama Nicholas F. Goselin menjadi korban penembakan oleh KKB di Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Aksi unjuk rasa terpusat dijadwalkan berlangsung di sejumlah pusat perdagangan utama, termasuk Berlin.

Angka kepercayaan publik terhadap Polri melonjak signifikan berdasarkan survei Litbang Kompas, menjadi indikasi kuat bahwa reformasi di tubuh kepolisian mulai membuahkan hasil positif di mata masyarakat.

Kasus itu bukan hanya sebagai persoalan yang merugikan atau menyakiti pemilik hewannya, tapi juga pelanggaran di ranah pidana yang ada konsekuensi hukumnya.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Pengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).