Usai Minta Maaf, 78 Pegawai KPK Terlibat Pungli Terancam Sanski Disiplin

Politikus Partai Golkar itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan

Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.

Keputusan pemecatan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.

Eksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.

Tim Pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Sekjen selaku PPK.

Dalam kasus ini, sedikitnya 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Albertina pun menyebut tidak menutup kemungkinan agenda sidang dapat berubah.

Rutan yang digeledah antara lain Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri enggan untuk membeberkan terkait identitas para pelaku yang terlibat pungli.

Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan pihaknya masih menerima puluhan aduan terkait persoalan tersebut.

Dalam rekaman itu, terdengar percakapan antara petugas dan WNA mengenai besaran denda pelanggaran.

Dalam video itu terdengar suara seorang wanita di dalam mobil yang mengaku harus membayar Rp50.000 saat melintasi jembatan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 12 April 2026 sekitar pukul 16.00 Wib.

Polres Kerinci jamin kenyamanan wisatawan dengan menempatkan personel di objek wisata, mengantisipasi pungli, dan menyiapkan rekayasa lalu lintas selama libur Lebaran di Kerinci dan Sungai Penuh.

Kunjungan Wisata Sumbar Lebaran melonjak 12 persen melalui BIM. Pemerintah daerah siapkan langkah antisipasi pungutan liar dan jamin kenyamanan wisatawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tahanan lain memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan status tahanan rumah, menyusul kebijakan yang diterapkan pada Yaqut Cholil Qoumas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan informasi bahwa Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus korupsi kuota haji, tidak berada di Rutan KPK saat Lebaran, memicu pertanyaan tentang keberadaan Yaqut Cholil Qoumas.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto,meninggalkan Rumah Tahanan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (01/08/20

Berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (25/7).

Dewas: Karutan KPK Tahu Ada Pungli Oleh Bawahannya, Tapi Malah Dimaklumi

Para tahanan yang membayar bakal mendapat service, namun bagi yang tidak menyetor pungli dibuat tidak nyaman.