Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.036.947. Nominal ini cuma naik 4,02 persen atau Rp78.778 dibandingkan UMP 2023 Rp1.958.169.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz menyampaikan, penetapan UMP itu menggunakan formula penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
"Presentase kenaikan 4,02 persen dengan formula PP 51/2023. Jadi, UMP 2024 di Jateng naik menjadi Rp 2.036.947," kata Ahmad Aziz, Selasa (21/11).
UMP Jateng 2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2023 pada tanggal 21 November 2023. Selain itu, surat keputusan tersebut juga didasarkan pada Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023.
Penetapan UMP dihitung dengan formula upah minimum tahun sebelumnya. ''Ditambah nilai penyesuaian dari unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi serta nilai alfa," jelasnya.
Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu, yang ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah yang mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Rentang nilainya 0,10 sapai dengan 0,30.
"Nilai alfa ditentukan dari rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah di tiga periode terakhir tahun berjalan," pungkasnya.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2024 di Jakarta sebesar Rp5,06 juta.
Baca Selengkapnya
"Jauh lebih murah biayanya dibanding zaman Pak Anies. Seingat saya di zaman Pak Anies, satu RTH itu puluhan miliar," kata Justin.
Baca Selengkapnya
Dewan Pengupahan NTB usulkan kenaikan UMP NTB tahun 2024 sebesar Rp2,444 juta.
Baca Selengkapnya
Sidang Dewan Pengupahan untuk menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2024 akan digelar Jumat (17/1).
Baca Selengkapnya
Pemprov Jateng menyerahkan dana hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak Rp985.326.500.000.
Baca Selengkapnya
Pemerintah belum menetapkan rumusan UMP 2024, sedangkan tahun 2023 segera berakhir.
Baca Selengkapnya
OTT terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terkait dengan pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat Daya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi