TNI Kembali Sebut KKB Papua sebagai OPM, Apakah Operasi Penindakan Bakal Ikut Berubah?
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua.
kkb
Terkait penanganan kelompok bersenjata Papua itu, Bobby meminta pemerintah untuk tegas atau membuat pola penindakan baru terhadap kelompok tersebut.
TNI Kembali Sebut KKB Papua sebagai OPM, Apakah Operasi Penindakan Bakal Ikut Berubah?
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua. Hal ini merespons TNI mengubah penyebutan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali ke Organisasi Papua Mardeka (OPM).
- Sebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
- Pentolan KKB Abu Bakar Kogoya Dilaporkan Tewas usai Baku Tembak dengan TNI-Polri
- Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara
- TNI Kembali Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Begini Respons Komnas HAM
- 11 Resep Kue Putri Salju Khas Lebaran yang Lumer di Mulut & Renyah
- Update Kecelakaan Beruntun 11 Kendaraan di Tol Cipularang, Begini Kronologi Lengkapnya
Menurut politisi Golkar ini, adanya perubahan penyebutan ini mempengaruhi terkait penindakan TNI terhadap kelompok bersenjata itu.
"Pemerintah harus satu posisi dalam melabeli kelompok bersenjata di Papua ini, karena bukan sekadar nama, karena terkait pendekatan penindakan, apakah kombatan militer bila separatis dengan penamaan OPM atau tetap penegakan hukum bila ini kriminal," kata Bobby saat dihubungi, Minggu (14/4).
Terkait penanganan kelompok bersenjata Papua itu, Bobby meminta pemerintah untuk tegas atau membuat pola penindakan baru terhadap kelompok tersebut.
Sebab, bila tetap mengedepankan pendekatan humanis penegakan hukum, maka aparat babak belur karena terus diserang secara militer kombatan.
"Sudah pasti ini kritis dan perlu strategi baru, karena babak belur aparat diserang secara militer kombatan. Utamanya pemerintah - Kemenkopolhukam- TNI/Polri harus satu suara, yang sektor lain menyusul. Jangan sampai tidak sinergis melakukan operasi pengamanan di lapangan," ujarnya.
Bobby mengatakan, masalah utamanya adalah penyerang maupun perusuh masyarakat di Papua sudah berkemampuan militer yang menebar teror. Namun, pola penanggulangan situasi keamanannya masih penegakan hukum kriminal.
"Yang dari mulai senjata saja sudah selevel dan juga operasi-operasinyaa tidak militer penuh. Ini masalah utama dan tidak baik-baik saja kondisinya. Semua definisi terorisme sudah masuk, termasuk kemampuan tempur bukan kriminal biasa," ucapnya.
"Hanya perlu ketegasan dari pemerintah, mau ganti pendekatan, atau memilih tetap yang sekarang tapi ubah strategi," pungkas Bobby.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), saat ini kembali disebut Organisasi Papua Mardeka (OPM).
"Mereka sendiri menamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sama dengan OPM," katanya di Jakarta, Rabu (10/4).
"Sekarang mereka (OPM) sudah melakukan teror, pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan dan pembunuhan kepada TNI, Polri dan masyarakat," ungkap Agus.
Menurut dia, tindakan itu tidak boleh didiamkan saja karena para komplotan itu membawa senjata api. Bahkan, kata dia, para OPM terus mengganggu aktivitas masyarakat dan TNI/Polri.
"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," katanya menegaskan.
merdeka.com
