Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara
Menurut Panglima TNI, aksi teror pihak separatis di Papua harus segera diberantas.
panglima tni
Agus menegaskan memakai istilah OPM maka tindakan operasi akan berbeda.
Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan alasannya mengganti nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris (KST) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurutnya, aksi teror pihak separatis di Papua harus segera diberantas. Karena teror yang telah dilakukan selayaknya kombatan dengan senjata turut menyerang masyarakat maupun personel TNI/Polri.
"Masa harus kita diamkan seperti itu. Dan dia kombatan membawa senjata,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (11/4).
- Blak-blakan Kasad Jenderal TNI Maruli Ungkap Awal Teror KKB Papua ke Rumah Warga
- Murka Jenderal TNI Darah Kopassus Beri Tiga Peringatan Keras, KKB Papua Harus Dengar!
- Beda dengan TNI, Polri Tak Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM
- 3 OPM Gerombolan Teranus Enumbi Ditembak Mati TNI Dikenal Sadis, Ini Deretan Aksi Kriminalnya
- Penampilannya Tak Pernah gagal, Intip Potret Tasya Rosmala dengan Berbagai Outfit Casual - Glamor
- DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Agus menegaskan memakai istilah OPM maka tindakan operasi akan berbeda. Karena jangan dibiarkan ada negara di dalam negara, dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan konflik.
“Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara," kata Agus.
"Mungkin di Papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain. Kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah, senjata ya lawannya senjata,"
tambahnya.
merdeka.com
Meskipun akan dilawan menggunakan senjata, namun Agus menyatakan TNI juga tetap mengutamakan operasi teritorial. Hal ini sebagai wujud untuk merangkul dan membantu masyarakat di sana.
“Tapi tidak kita tetap kita mengedepankan teritorial, untuk membantu percepatan pembangunan, mensejahterakan masyarakat di sana,”
ujarnya.
merdeka.com
Sebab, lanjut Agus, TNI sejatinya sudah melakukan berbagai bantuan pelayanan kepada masyarakat seperti membangun sekolah dan mengajar anak-anak sebagaimana dalam operasi teritorial.
"Tetapi selalu diganggu. Selalu diganggu. Dua hari yang lalu diganggu juga padahal kita kan memberikan bantuan pelayanan masyarakat kepada masyarakat di sana. Masa harus didiamkan?" imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar telah membenarkan penggunaan kembali istilah OPM sesuai Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
“Ya benar (diganti KST/KKB dari penggunaan TNI menjadi) penyebutan OPM,” kata Gumilar saat dikonfirmasi, Rabu (10/4).
Adapun, Gumilar menjelaskan alasan penggunaan istilah OPM. Karena kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sudah selayaknya pihak yang mengancam masyarakat.
“Dikarenakan mereka adalah suatu organisasi yg menyatakan dirinya tentara /combatan (TPNPB) dan dimana aksinya selalu mengancam/ mengganggu/ membunuh,” kata dia.
“Tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan dan guru,” tambahya.
Penggunaan istilah OPM ini, telah mengubah dari hasil rapat koordinasi (rakor) Kemenko Polhukam tiga tahun lalu, pada 29 April 2021 yang menyebut tindakan teror di Papua dilakukan Kelompok Separatis Teroris (KST) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Maka dari itu, untuk menyelaraskan perbedaan itu di pihak TNI. Maka sesuai ST tertuang dalam nomenklatur antara pemerintah, legislatif, TNI, Polri maka saat ini penyebutan semula KKB/KST menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
