TNI Beri Beasiswa untuk Anak Prajurit Korban Ledakan Amunisi di Garut

TNI menawarkan kesempatan bagi anak-anak korban meninggal dunia dalam peristiwa ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, untuk menjadi prajurit TNI AD.

Insiden tersebut menyebabkan 13 orang meninggal dunia, dengan rincian empat prajurit TNI AD dan sembilan warga sipil.

Insiden ini mengakibatkan 13 orang meninggal dunia; 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil.

Kadispenad Wahyu mengatakan ada 9 warga sipil yang juga menjadi korban ledakan tersebut

Dia menjelaskan, TNI siap bertanggung jawab hingga proses pemakaman selesai, untuk korban TNI dan warga sipil.

13 orang terdata meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

Sebanyak 13 orang meninggal dalam kejadian tersebut, dengan rincian 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil.

TNI AD kembali melanjutkan investigasi pada hari ini setelah kemarin sempat dihentikan kemarin karena waktu yang sudah malam.

Meski telah teridentifikasi, tim DVI Polri belum merinci siapa-siapa saja jenazah yang telah berhasil teridentifikasi itu.

Akibat kejadian tersebut terdapat 13 orang meninggal dunia yakni 4 orang dari TNI AD dan 9 orang berasal dari masyarakat sipil

13 Korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Pameungpeuk Garut.

Pemusnahan dilakukan di lahan milik BKSDA di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Kuasa hukum keluarga, Marselinus Edwin menilai putusan dibacakan jauh dari rasa keadilan. Mereka mendesak Oditur Militer segera mengajukan banding.

Kekecewaan itu diungkapkan keluarga usai menghadiri sidang pembacaan putusan terhadap tiga prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tersebut, Rabu (3/6/2026).

Pertimbangan tersebut disampaikan majelis hakim saat membacakan putusan perkara pada Rabu (3/6/2026).

Hukuman paling berat dijatuhkan kepada Serka Mochamad Nasir (MN). Prajurit TNI AD itu divonis 13 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer.

Kejagung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat. Belasan penyidik Pidsus diterjunkan, sementara perkara yang disidik belum diungkap.

Penilaian tersebut disampaikan saat Oditur membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu.

Badan PBB UNDP mendorong penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi para pelaku usaha di seluruh dunia.

Penyelidikan dilakukan setelah kepolisian menerima laporan dari orang tua korban.

Penangkapan dilakukan setelah tim melakukan pemantauan dan pengejaran selama kurang lebih tiga pekan.

Keputusan SP3 didasarkan pada hasil pengembangan yang dilakukan penyidik pasca penetapan tersangka.

Kepolisian menyita barang bukti sabu-sabu dari sebuah mobil Toyota Innova, namun pelaku berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran.

Selama tiga hari penyelenggaraan, ajang ini menghadirkan 73 pameran dari perusahaan dan merek sektor teknologi energi.