Tingkat Kepuasan 67,4%, Lemkapi Sambut Baik Rencana Presiden Prabowo Reformasi Polri

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyambut positif rencana Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri demi peningkatan kinerja, meskipun kepuasan publik sudah tinggi. Apa saja yang akan dibenahi?

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Rencana ini bertujuan meningkatkan kinerja aparat keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, pada Minggu (14/9) di Jakarta.

Edi Hasibuan menyatakan bahwa Lemkapi mendukung penuh keinginan Presiden untuk perbaikan Polri. Ia menekankan bahwa aspek kinerja yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Bidang kerja polisi yang belum maksimal juga perlu dibenahi agar semakin optimal dalam melayani masyarakat.

Secara umum, kinerja Polri dinilai sudah baik dengan perbaikan yang terus berjalan, bahkan kerap mendapat apresiasi publik. Hasil riset kepolisian dari berbagai lembaga survei independen juga menunjukkan capaian membanggakan. Salah satunya adalah tingkat kepuasan 67,4 persen terhadap penindakan premanisme menurut survei Indikator Politik Indonesia Mei 2025.

Dukungan Lemkapi untuk Peningkatan Kinerja Polri

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menjelaskan bahwa perbaikan dan pembenahan di tubuh Polri merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti. Masyarakat seringkali memberikan apresiasi terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian di lapangan. Bahkan, berbagai program unggulan kepolisian juga banyak disukai dan mendapat pujian luas dari berbagai kalangan.

Edi secara khusus menyoroti hasil survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Mei 2025 yang menunjukkan angka kepuasan publik yang signifikan. Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Polri dalam menindak premanisme mencapai 67,4 persen. Angka tersebut, menurut Edi, "cukup tinggi" dan menjadi indikator positif bagi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun demikian, Edi Hasibuan tidak menampik adanya beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan di internal Polri. Ia menegaskan bahwa capaian-capaian positif yang telah dilakukan Polri selama ini sudah sangat baik. Segala kekurangan yang mungkin ada di sana-sini tentu akan menjadi fokus utama pembenahan ke depan demi pelayanan yang lebih prima.

Oleh karena itu, Lemkapi sangat setuju bahwa Polri harus terus berupaya meningkatkan kinerja agar semakin baik dan profesional. Edi mengajak seluruh jajaran Polri untuk bersama-sama meningkatkan kinerja mereka dengan semangat kebersamaan. Lemkapi yakin dengan dukungan penuh dan masukan konstruktif dari masyarakat, Polri pasti bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya.

Rencana Pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo

Rencana reformasi Polri yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto muncul setelah dialog penting dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). GNB adalah kumpulan tokoh bangsa dan tokoh lintas agama yang secara aktif menyampaikan aspirasi masyarakat sipil. Pertemuan strategis tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga jam di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis (11/9).

Dalam pertemuan tertutup tersebut, GNB menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat sipil secara langsung kepada Presiden Prabowo. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir dalam dialog penting ini, menunjukkan keseriusan pemerintah. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian secara menyeluruh demi perbaikan institusi.

Menanggapi aspirasi yang kuat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk segera membentuk sebuah komisi khusus. Komisi ini akan memiliki tugas utama untuk mengevaluasi secara mendalam dan mereformasi Polri dari berbagai aspek. Anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, mengonfirmasi hal ini dalam jumpa pers yang diadakan setelah pertemuan.

Pendeta Gomar Gultom menjelaskan, "Tadi juga disampaikan oleh GNB perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak." Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjawab tuntutan publik untuk peningkatan kualitas, akuntabilitas, dan integritas Polri di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews