Tiga Stafsus Nadiem Dicekal Kejagung Terkait Kasus Korupsi Chromebook

Nadiem nyatanya telah lebih dulu membuat dua grup WA sebelum menjabat sebagai menteri, yakni pada Juli dan Agustus 2019.

Tidak hanya Nadiem, kelima hakim PN Jakpus itu turut mengadili tiga terdakwa lain di kasus korupsi pengadaan Chromebook yang telah dilimpahkan ke jaksa.

Azwar Anas menjalani pemeriksaan di kasus korupsi laptop Chromebook dengan statusnya sebagai saksi.

Nadiem sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019–2023.

Dari hitungan Kejagung, kerugian negara yang timbul dari tindakan atau kebijakan Nadiem Makarim sangat fantastis.

Kejaksaan Agung hari ini menetapkan Nadiem Makarim tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Penetapan Nadiem sebagai tersangka setelah penyidik Kejagung memeriksa saksi dan alat bukti cukup menyeret mantan bos Go-Jek tersebut.

KPK membuka peluang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui konstruksi perkara tersebut.

Nadiem terseret kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023, yakni laptop Chromebook.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyatakan sepanjang penyidik masih membutuhkan keterangan, Nadiem akan dipanggil.

Nama Nadiem masuk dalam pusaran dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023.

Sementara berdasarkan penelusuran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jurist Tan berada di Australia.

Yang menjadi objek rasuah dalam kasus ini berupa laptop berbasis Chrome OS dari Google yang sebelumnya pernah diuji dan dinyatakan tidak efektif.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hadir dalam sidak di Kemendikbudristek

Pakar hukum pidana menilai tindakan penasihat hukum Nadiem Makarim yang absen dari persidangan kasus dugaan korupsi Chromebook dapat dikategorikan sebagai contempt of court, menghambat jalannya proses hukum.

Seluruh aset tersebut telah melalui proses pengelolaan dan perawatan untuk menjaga nilai ekonominya sebelum dilelang kepada publik.

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menyerahkan aset rampasan negara kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menunjang operasional, menegaskan komitmen pemulihan aset dan penegakan hukum.

Kejaksaan Agung melakukan mutasi terhadap Danke Rajagukguk dari posisi Kajari Karo menjadi jabatan fungsional, menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu.

Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi Petral memicu desakan agar pemerintah segera pulangkan Riza Chalid ke Indonesia. Perannya yang besar dalam dugaan korupsi pengadaan minyak mentah disorot.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.