Tahukah Anda? Wamen Komdigi Imbau Pengguna Tak Lakukan Doxing Media Sosial, Ini Bahayanya!

Wamen Komdigi Nezar Patria mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan doxing media sosial. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dijerat UU ITE serta UU PDP. Apa itu doxing?

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) RI, Nezar Patria, baru-baru ini mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh masyarakat Indonesia pengguna media sosial. Imbauan tersebut secara spesifik menekankan agar tidak melakukan tindakan doxing, sebuah praktik yang dianggap tidak etis dan melanggar hukum.

Pernyataan ini disampaikan oleh Nezar Patria di Banda Aceh pada hari Kamis, usai meninjau gedung Banda Aceh Academy. Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya perilaku doxing media sosial yang semakin meresahkan di berbagai platform digital.

Nezar Patria mengingatkan bahwa perilaku di ruang digital harus selalu mengedepankan etika dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tindakan doxing tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan digital yang tidak aman dan penuh ancaman.

Apa Itu Doxing dan Mengapa Berbahaya?

Doxing adalah sebuah tindakan berbasis internet yang melibatkan penelitian dan penyebarluasan informasi pribadi seseorang atau organisasi secara publik tanpa izin. Tujuan utama dari tindakan ini seringkali adalah untuk memperlakukan atau merugikan individu yang menjadi target.

Informasi pribadi yang disebarluaskan bisa sangat beragam, mulai dari alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan, hingga informasi keluarga. Praktik doxing media sosial ini sangat berbahaya karena dapat membuka celah bagi tindakan kriminal lebih lanjut, seperti penipuan, intimidasi, bahkan kekerasan fisik.

Nezar Patria menegaskan bahwa penyebaran disinformasi, misinformasi, apalagi sampai melakukan doxing, adalah perilaku yang harus dihindari. Pengguna media sosial diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi di dunia maya.

Ancaman Hukum Doxing di Indonesia

Perbuatan doxing bukan hanya masalah etika, tetapi juga dapat melanggar hukum dan berpotensi pidana di Indonesia. Pelaku doxing dapat dijerat dengan berbagai undang-undang yang berlaku, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan siber ini.

Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 ayat (1) UU ITE secara jelas menyatakan bahwa korban dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat penyebarluasan informasi pribadi tanpa izin.

Selain UU ITE, pelaku doxing juga dapat dijerat pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Terutama, Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengatur sanksi bagi pihak yang menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau secara melawan hukum. "Yang bisa mengarah pada pelanggaran hukum, ini harus diperhatikan," ujar Nezar Patria, menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi pengguna media sosial.

Pentingnya Etika dan Pedoman Komunitas Digital

Di tengah maraknya penggunaan media sosial, Nezar Patria juga menyoroti pentingnya etika digital dan kepatuhan terhadap pedoman komunitas. Setiap platform media sosial yang beroperasi di Indonesia memiliki community guideline atau pedoman komunitasnya sendiri yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna.

Diharapkan semua pengguna dapat mengikuti pedoman tersebut agar terus berperilaku baik dalam bermedia sosial. Kepatuhan terhadap pedoman ini sangat krusial untuk menciptakan lingkungan digital yang positif dan aman bagi semua.

Nezar Patria mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital. "Sehat di ruang digital untuk sama-sama menjaga ruang berekspresi sekaligus keselamatan warga yang memakai platform media sosial," katanya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang kondusif, di mana kebebasan berekspresi dapat berjalan seiring dengan perlindungan data pribadi dan keamanan individu.

Sumber: AntaraNews