Survei Indikator: TNI jadi Lembaga Negara Paling Dipercaya, Presiden dan Kejaksaan Urutan Dua dan Tiga

Sementara tiga lembaga paling buncit mendapat kepercayaan publik yakni KPK, Polri, DPR dan Partai Politik.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga-lembaga negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati peringkat teratas sebagai lembaga paling dipercaya publik, disusul Presiden dan Kejaksaan Agung.

"Responden yang sangat percaya terhadap TNI 23,9% dan 61,8% menyatakan cukup percaya kepada TNI. Urutan kedua, Presiden. Sebanyak 17,3% responden mengaku sangat percaya kepada Presiden dan 65,4% menjawab cukup percaya kepada presiden. Urutan ketiga, adalah Kejaksaan Agung di mana 13,1% mengatakan sangat percaya dan 62,9% mengatakan cukup percaya," kata Founder dan Peneliti Utama, Prof Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei tersebut secara daring, Selasa (27/5).

Sementara tiga lembaga paling buncit mendapat kepercayaan publik yakni KPK, Polri, DPR dan Partai Politik.

"Partai politik menempati urutan paling bawah, hanya 7,4% responden yang mengaku sangat percaya dan 58,2% menyatakan cukup percaya. Kemudian DPR, 7,7% responden menjawab sangat percaya dan 63,3% mengaku cukup percaya. Lalu Polri, sebanyak 13,3% responden menyatakan sangat percaya dan 58,9 mengaku cukup percaya. KPK, 12,7% responden menjawab sangat percaya dan 59,9% menjawab cukup percaya," tutur Burhanuddin.

Burhanuddin menjelaskan, tingginya tingkat kepercayaan terhadap para lembaga tersebut menunjukkan sebuah public trust dan bukan approval rate. Artinya, hasil dari survei ini bukan kinerja orang per orang tapi insitusinya.

"Kita tanya dalam literatur, trust ini elemen penting dalam demokrasi sebab kalau misalnya masyarakat tidak percaya dengan lembaga negara itu akan menyulitkan buat lembaga negara untuk menyelenggarakan kebijakan," ujar Burhanuddin.

Oleh karena itu, Burhanuddin mewanti terhadap DPR atau partai politik memiliki tugas yang berat karena berada di urutan paling rendah.

"Public trust terhadap institusi demorkasi seperti DPR dan partai politik jangankan mereka melakukan tindakan atau kebijakan yang salah, kebijakan yang benar pun akan dicurigai oleh publik karena trust rendah," katanya mewanti-wanti.

Mengacu hasil survei ini, lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah disarankan berbenah dan mengefektifkan lembaganya ketika mengeksekusi kebijakan publik.

Sebagai informasi, survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 17-20 Mei 2025. Responden survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau HP yang diketahui sekitar 83% dari total populasi nasional. Diketahui, sampel dipilih melalui metode double sampling demgan total 1.286 responden. Double sampling adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tetap muka yang dilakukan sebelumnya.

Margin of error survei ini diperkirakan kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 90% asumsi simple random sampling. Survei dilakukan dengan cara wawancara langsung melalui telepon oleh pewawancara terlatih.