Hasil Survei Terbaru Ungkap Kepercayaan Publik pada KPK dan MK

Hasil survei Indikator Politik Indonesia 2026 menempatkan TNI sebagai lembaga paling dipercaya publik, mencapai 93 persen. Namun, ada sedikit penurunan kepercayaan yang diiringi indikasi peran TNI yang meluas ke urusan non-pertahanan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung sejumlah hasil lembaga survei yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Polri meningkat.

Waktu Pengambilan survei dilakukan pada tanggal 30 September - 13 Oktober 2025.

Sementara tiga lembaga paling buncit mendapat kepercayaan publik yakni KPK, Polri, DPR dan Partai Politik.

Survei LSI mengukur tingkat kepercayaan terhadap lembaga termasuk presiden.

LSI menggelar survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

Presiden menjadi sosok yang paling dipercaya masyarakat. Kemudian TNI berada di peringkat kedua

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 69 persen dan Partai Politik sebanyak 62 persen.

Berdasarkan hasil survei, kepercayaan publik paling tinggi adalah kepada TNI mencapai 93 persen

Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang

Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan persentase 69%. Disusul Polri 67%, pengadilan 66%, MK 64%, dan KPK 61%.

Tingkat kepercayaan publik terhadap MK di bawah Kejaksaan, Presiden dan TNI.

Survei Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih kuat menginginkan Pilkada Langsung. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi partai politik jika mekanisme pemilihan diubah.

Tngkat popularitas dari Ahmad Luthfi berada diurutan pertama dengan 74,8 persen. Sementara rivalnya Andika Perkasa yang 71,8 persen.

Afri menjelaskan, dalam survei sebelumnya, elektabilitas Prabowo-Gibran di wilayah tersebut 45,4 persen. Kini naik menjadi 53,3 persen.

Dukungan pemilih yang merasa bagian dari Muhammadiyah dan NU kepada Prabowo-Gibran meningkat

Hasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.

Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.