Siang Hari, Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung Ternyata Bahas Soal Ini

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini akan bekerja hingga 31 Desember 2024 mendatang.

Satgas akan segera mengeksekusi data impor ilegal yang sudah dikantongi pemerintah.

Ini Alasan Zulkifli Hasan minta Prabowo-Gibran tetap lanjutkan Satgas Barang Impor Ilegal.

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini terdiri dari 11 instansi terkait yang akan mengawasi 7 komoditas barang impor.

Pembentukan Satgas impor ilegal agar tidak mematikan pelaku usaha dalam negeri.

Satgas impor ilegal bentukan Kementerian Perdagangan akan menyelidiki data impor tekstil dari China.

Menteri Zulkifli Sebut 19 Juli Satgas Atasi Impor Ilegal Sudah Terbentuk

Mendag mengaku sudah mengantongi titik-titik peredaran barang ilegal di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.

Pendirian satgas ini dilakukan setelah Mendag mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Kapolri pada Selasa (16/7) kemarin.

Banjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.

Siang bolong, Mendag Zulkifli Hasan menemui Jaksa Agung bahas soal importasi ilegal

Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan instansi terkait bakal mempercepat pembentukan Satgas Impor Ilegal.

Warga setempat pun langsung mengoreksi ucapan Prabowo bahwa yang benar adalah Desa Tegalretno. Prabowo pun menyebut dirinya salah mendapatkan informasi.

Meskipun berstatus sebagai minyak curah, pemerintah menjamin kualitas produknya sudah semakin higienis.

Pertemuan itu digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Zulhas mengatakan PAN pernah merasakan kekalahan selama 15 tahun di Pemilu dan Pilpres. Untuk itu, Zulhas ingin PAN kembali meraih kemenangan.

Di awal arahahnya Prabowo, keras menyindir para pejabat yang menjadikan bencana sebagai tempat wisata.

Mantan Sekjen Kemenhut menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan era Zulhas seluas 1,6 juta hektare bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan konsesi sawit.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajaran Kejaksaan Negeri Sigi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum, sekaligus meresmikan gedung baru Kejari Sigi.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Dari total 72 pegawai, sebanyak 20 orang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.