Blak-blakan Jaksa Agung Ungkap Kantongi 'Importir' Nakal Beserta Jaringannya

Zulkifli Hasan menganggap barang impor ilegal seperti kuman yang selalu muncul.

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini akan bekerja hingga 31 Desember 2024 mendatang.

Satgas akan segera mengeksekusi data impor ilegal yang sudah dikantongi pemerintah.

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini terdiri dari 11 instansi terkait yang akan mengawasi 7 komoditas barang impor.

Satgas impor ilegal bentukan Kementerian Perdagangan akan menyelidiki data impor tekstil dari China.

Mendag mengaku sudah mengantongi titik-titik peredaran barang ilegal di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.

Pendirian satgas ini dilakukan setelah Mendag mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Kapolri pada Selasa (16/7) kemarin.

Banjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.

Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan instansi terkait bakal mempercepat pembentukan Satgas Impor Ilegal.

Zulhas mencontohkan, misalnya impor dari negara asal dengan nilainya 360 juta dollar

Tak hanya dari Kemendag, Satgas Impor Ilegal ini akan jadi tim gabungan antar kementerian atau lembaga lain.

Satgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Dari total 72 pegawai, sebanyak 20 orang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.

Tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai kunci utama penguatan Ketahanan Pangan Nasional. Strategi ini penting untuk membangun sistem pangan yang inklusif dan berkelanjut

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya hilirisasi dan penelitian di perguruan tinggi untuk menjaga Ketahanan Pangan Nasional di tengah tantangan global, serta memastikan pasokan pangan tetap aman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya misi gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis, bukan sekadar mencari keuntungan, demi kemajuan peradaban bangsa.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya Misi Gizi Nasional dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengingatkan bahwa program makan bergizi bukan sekadar bisnis, melainkan upaya strategis untuk masa depan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya hilirisasi pangan dan riset berbasis perguruan tinggi untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.

Pengamat koperasi Agung Sujatmiko menekankan pentingnya perincian skema rekrutmen dan penempatan manajer Kopdes Merah Putih untuk meminimalkan potensi konflik dan memastikan efektivitas program di tingkat desa.