Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan

Indra ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota DPR Tahun Anggaran 2020 bersama enam orang lainnya.

Dokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).

Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya bersama enam orang lain dicegah KPK ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek rumah DPR.

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Indra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.

Indra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK

Indra pada pemeriksaan hari ini batal karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Penggeledahan tersebut untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan rumah dinas DPR RI.

KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.

Penyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.

Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.