LIVE

Sederet Bukti Anwar Usman Langgar Etik Berat hingga Dipecat dari Ketua MK

Saat membacakan kesimpulan, Jimly membeberkan sejumlah poin yang dilanggar Anwar Usman. Apa saja?

ketua mk anwar usman
Sederet Bukti Anwar Usman Langgar Etik Berat hingga Dipecat dari Ketua MK
Sederet Bukti Anwar Usman Langgar Etik Berat hingga Dipecat dari Ketua MK (merdeka.com)

Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim. 

Putusan MKMK: Anwar Usman Tak Boleh Terlibat Sengketa Pilpres
Putusan MKMK: Anwar Usman Tak Boleh Terlibat Sengketa Pilpres © 2023 maverick

Sederet Bukti Anwar Usman Langgar Etik Berat hingga Dipecat dari Ketua MK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Ipar Presiden Joko (Jokowi) terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim. 

"Memutuskan menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim,"kata Ketua MK Jimly Asshiddiqie dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Saat membacakan kesimpulan, Jimly membeberkan sejumlah poin yang dilanggar Anwar Usman. 

Di antaranya, Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal sikap itu melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan dan prinsip integritas.

Ketua MK Anwar Usman
Ketua MK Anwar Usman © 2023 maverick
Ketua MK Anwar Usman
Ketua MK Anwar Usman © 2023 maverick

Berikutnya, Anwar Usman sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal. Sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip kecakapan dan kesetaraan.

Anwar Usman juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama prinsip independensi.

Ketua MK Anwar Usman
Ketua MK Anwar Usman © 2023 maverick

Selain itu, ceramah Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, berkaitan erat dengan perkara menyangkut syarat usia capres cawapres. Sehingga terbukti melanggar 

Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan.

Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi © 2023 maverick

Selanjutnya, Anwar Usman dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat tertutup. Sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan.

Kekayaan Ketua MK Anwar Usman yang Jadi Sorotan Usia Putuskan Usia Capres Cawapres
Kekayaan Ketua MK Anwar Usman yang Jadi Sorotan Usia Putuskan Usia Capres Cawapres © 2023 maverick

Anwar Usman Tak Bisa Lagi Jadi Ketua MK

MKMK mengatakan, Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan lagi menjadi Ketua MK usai melakukan pelanggaran etik berat.

“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim MK berakhir,” kata Jimly.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

Jimly juga memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini dibacakan untuk memimpin penyelenggaraan pimpinan MK baru.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddique (tengah), Hakim Anggota Wahidin Adam (kiri), Hakim Anggota Bintan Saragih (kanan) dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa(7/11/2023). © 2023 maverick

Menutup putusannya, Jimly menyatakan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu yang berpotensi timbulnya benturan kepentingan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Sebut Birokrasi Indonesia Memalukan, Dibandingkan dengan Malaysia

{{caption}}
Prabowo Wanti-Wanti Ketidakpastian Global, BEI Optimistis terhadap Ekonomi dan IHSG

{{caption}}
Puan Tegaskan DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama Sejahterakan Rakyat

{{caption}}
Infografis Poin-Poin Penting Pidato Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR

{{caption}}
Prabowo Ungkap Potensi Dana Bisa Diselamatkan dari Praktik Under Invoicing

{{caption}}
Gelar Rapat Paripurna Spesial, Puan Maharani Ungkap Harapan Besar Terkait RAPBN 2027

Topik Terkait
{{caption}}
Ketika Anwar Usman Dua Kali Terbukti Melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi

MKMK memutuskan Anwar Usman melanggar kode etik untuk kedua kalinya.

Anwar Usman
{{caption}}
Anwar Usman: Fitnah yang Keji, Saya Dianggap Pakai Dalil Agama untuk Kepentingan Tertentu

Anwar menegaskan anggapan dirinya menjual dalil agama untuk kepentingan tertentu adalah fitnah.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Sentil Jimly hingga Mahfud, Anwar Usman Klaim Putusan MK Sarat Konflik Kepentingan Sejak 2003

Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyinggung soal konflik kepentingan setelah memutuskan gugatan syarat Capres-Cawapres.

Ketua MK Anwar Usman
{{caption}}
Airlangga soal Putusan MKMK: Sudah Jelas Siapa yang Disanksi Berat, Masyarakat Tinggal Monitor Saja

Menurut Airlangga, keputusan MKMK terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK sudah jelas.

MKMK
{{caption}}
Singgung Peraturan MK, NasDem Nilai Hakim Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat Harus Dipecat

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memecat Anwar Usman dari ketua MK dinilai kurang berat.

Ketua MK Anwar Usman
{{caption}}
Anwar Usman Dicopot, MK Mulai Pilih Ketua Baru Besok

Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan mengungkapkan, pihaknya akan melaksanakan pemilihan Ketua MK baru pada Kamis (9/11) besok.

anwar usman dicopot
{{caption}}
Anwar Usman: Saya Tidak akan Korbankan Diri dan Kehormatan Demi Meloloskan Pasangan Calon Tertentu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membela diri setelah diberhentikan oleh MKMK.

Ketua MK Anwar Usman
{{caption}}
Anwar Usman Buka Suara Soal Putusan MKMK: Pemberhentian Sebagai Ketua MK Tidak Sedikit Pun Membebani Saya

Anwar mengatakan bahwa ada upaya pembunuhan karakter terhadapnya sebelum putusan batas usia capres dan cawapres hingga pembentukan MKMK.

Ketua MK Anwar Usman
{{caption}}
Putusan MKMK Dinilai Buka Skandal Hakim MK, Anggota DPR Dorong Hak Angket

Menurut Masinton, skandal hakim konstitusi merupakan skandal yang besar. Bukan cuma pelanggaran etik hakim biasa.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Mahfud Minta Masyarakat Awasi Anwar Usman Usai Dipecat dari Ketua MK karena Langgar Etik Berat

Permintaan Mahfud ini lantaran putusan MKMK hanya memecat Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Bukan dari hakim MK.

Mahfud MD
{{caption}}
Cak Imin: Anwar Usman Bijak Kalau Putuskan Mundur

Lebih bijak apabila Anwar Usman memilih untuk mengundurkan diri dari hakim MK karena melakukan pelanggaran berat.

Cak Imin
{{caption}}
VIDEO: 'Dosa-Dosa' Anwar Usman Dibongkar Dalam Sidang MKMK hingga Berujung Dicopot dari Ketua MK

Dalam sidang dibongkar sejumlah 'dosa-dosa' Anwar selama menjadi Ketua MK.

berita video
{{caption}}
VIDEO: Bobrok 3 Kepala Lembaga di Era Jokowi Ketua MK Langgar Etik, KPK Meras & KPU Asusila

Jelang akhir periode jabatan Presiden Jokowi, terdapat tiga kepala lemba negara diberhentikan tidak hormat dari jabatannya.

berita video
{{caption}}
VIDEO: Jawaban Mahkamah Konstitusi Heboh Anwar Usman Paman Gibran Jadi Ketua MK Lagi

Mantan Ketua MK Anwar Usman diketahui menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta, pada 24 November 2023

berita video
{{caption}}
PTUN Bantah Kabulkan Putusan Sela Anwar Usman Kembali Jadi Ketua MK Dikabulkan

Beredar kabar putusan sela hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

anwar usman
{{caption}}
Unissula Bakal Cabut Gelar Profesor Kehormatan Anwar Usman

Dia menyebut pencopotan gelar Profesor Kehormatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman harus dilakukan secara berhati-hati.

anwar usman dicopot
{{caption}}
Ada Pelanggaran Etik di MK dan KPU Terkait Pencalonan Gibran, Ganjar: Catatan Hitam Sejarah Pemilu

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat bicara soal pelanggaran etik Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

ganjar pranowo
{{caption}}
VIDEO: Pembelaan Arsul Sani Akrab Dengan Anwar Usman, Sahabat Sebelum di MK

Mantan Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani baru saja dilantik menjadi hakim MK.

arsul sani
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

berita update
{{caption}}
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

fahri bachmid
{{caption}}
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

hukum perdata
{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

hukum indonesia