Respons Prabowo, Menag: Masih akan Ada Penurunan Biaya Haji

Dia menegaskan pemerintah akan menurunkan biaya haji ditengah harga avtur yang sedang naik

Selain fokus pada penurunan biaya, Prabowo juga menargetkan pemangkasan waktu tunggu keberangkatan haji

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan biaya haji dan pemangkasan waktu tunggu haji menjadi 26 tahun. Simak upaya pemerintah mewujudkan target ambisius ini!

Kementerian Haji dan Umrah tengah berupaya keras mengkaji penurunan Biaya Haji 2025, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, demi kenyamanan jemaah.

Prabowo mengaku belum puas ongkos haji hanya turun Rp4 juta.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, pemerintahan sedang menghitung penurunan biaya haji.

Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan angka penurunan biaya haji 2025

"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja," kata Marwan Dasopang.

Biaya haji 2025 turun menjadi Rp89,4 juta atau turun Rp4juta dibandingkan biaya haji tahun 2024.

Pendampingan itu dimaksudkan, agar pelaksanaan ibadah haji 2025 dapat berjalan dengan baik.

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengusulkan pemerintah menurunkan komponen biaya haji ini agar BPIH bisa di bawah Rp90 juta.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99.

BPKH mengoptimalkan pengelolaan dana haji secara syariah dan transparan. Ini memberikan nilai manfaat signifikan untuk meringankan biaya berhaji serta biaya hidup jemaah di Tanah Suci.

Pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan APBN untuk menutupi kenaikan biaya penerbangan haji, dengan tujuan meringankan beban jemaah.

Sebanyak 230 Calon Haji OKU telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan. Mereka siap diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah pada Mei 2026.

BPKH memastikan kesiapan finansial jemaah calon haji Indonesia tahun 2026 dengan menyerahkan total SAR 152,4 juta banknotes sebagai uang saku haji. Simak rincian dan skema syariahnya di sini.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya keadilan pemberangkatan haji dan menyoroti potensi risiko 'war tiket' yang bisa memicu biaya tambahan serta komersialisasi ibadah.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang mengkaji usulan tambahan **Biaya Haji** dari Garuda Indonesia dan Saudia Airlines akibat lonjakan harga avtur global, pemerintah berkomitmen mencari solusi agar tidak membebani jamaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengajukan usulan mengenai biaya haji untuk tahun 2026 sebesar Rp 88 juta per jemaah.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah.

BPIH tahun 2025 turun dibanding tahun 2024, mencapai Rp89.410.258,79

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, turunnya BPIH berdampak juga pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025

Pemerintah dan DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79.