Ketua Komisi VIII DPR Sebut Biaya Haji 2026 akan Segera Diumumkan, Paling Lambat 30 Oktober 2025

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengungkapkan pengumuman mengenai biaya haji tahun 2026 akan dilakukan paling cepat pada tanggal 29 Oktober dan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2025.

"Kita upayakan di tanggal 30 (Oktober) paling lambat, sudah ada keputusan, tanggal 29 (Oktober) kita sudah selesai pembahasan panja, namun demikian bila dimungkinkan 29 (Oktober) untuk diumumkan, kita akan upayakan," ujar Marwan dalam rapat bersama Kementerian Haji pada Selasa (28/10/2035).

Sementara, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan biaya haji 2026 sebesar Rp 88 juta per jemaah, yang merupakan penurunan sebesar Rp 1 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Marwan berharap agar biaya tersebut dapat mengalami penurunan lebih lanjut, hingga mencapai Rp 2 juta per jemaah.

"Turun Rp 1 juta itu di mana turunnya? Itu nanti kita lihat. Bisa di konsumsi, bisa di tiket pesawat, bisa di pemondokan kira-kira begitu. Belum bisa disebutkan," tutup Marwan.

Marwan Dasopang memberikan perhatian khusus terhadap penampilan kru maskapai yang bertugas melayani jemaah haji asal Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa ada pramugari dari maskapai luar negeri yang mengenakan rok mini.

Pernyataan ini disampaikan oleh Marwan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Oktober 2025.

"Kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat, bersyarat kru semuanya ada di situ. Maka yang melayani jemaah kita itu roknya tinggi-tinggi," ungkap Marwan dalam rapat tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa maskapai hanya mengizinkan dua orang dari Indonesia untuk menjadi kru.

"Hanya dibolehkan 2 orang saja Indonesia. Yang lainnya itu tetap dia punya. Makanya sebetulnya berbasis nusantara," tambahnya.

"Karena kita itu menyewa keluar, rupanya menyewa include. Nah itu dia nggak mau disewa pesawatnya, harus dengan orang-orangnya. Lah kita meninjau itu ya kurang pas lah, penampilannya kurang. Tentu jemaah kita dari kampung-kampung takut lah. Ini nanti kita bahas ya," sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mengungkapkan bahwa sebaiknya kru pesawat memenuhi standar syariah.

"Makanya saya rasa usulan Pak Wamen bagus tuh di kesimpulan ini, bahwa pesawat penerbangan haji itu harus berstandar ekonomi dan standar teknis. Serta tambahkan tadi yang ketua masukin: Dan kru yang memenuhi standar syariah," katanya.

"Bukan masalah syariah Kiai, masalahnya, tidak berani dia mau ke toilet karena melihat. Jadi harus Indonesia, bukan masalah syariahnya, orangnya juga harus Indonesia," katanya.