Respons KPK Usai Kalah Lawan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej di Praperadilan

KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.

Hakim berpandangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Eddy Hiariej telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi sebesar Rp8 miliar.

Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.

KPK melihat adanya perbedaan pandangan yang menyebabkan hakim PN Jakarta Selatan memutuskan gugatan praperadilan mantan Wamenkumham Eddy Hiariej.

Ali menegaskan dalam penetapan Eddy sebagai tersangka dugaan kasus korupsi telah memiliki dua alat bukti.

PN Jaksel membatalkan penetapan tersangka Eddy Hiariej karena KPK kurang bukti.

Melihat sejumlah fakta, hakim akhirnya memutuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah.

KPK menyatakan Eddy sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi.

Ia juga menekankan, proses penyelidikan hingga penyidikan dan penetapan tersangka telah sesuai oleh penyidik KPK.

KPK akan tetap siap menghadapi gugatan yang diajukan kembali oleh Eddy.

Pada gugatan pertama, tidak ada penjelasan kubu Eddy perihal pencabutan yang dilakukan.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot siap kooperatif dengan KPK untuk menuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Land Rover Defender yang menyita perhatian publik.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan OTT KPK terhadap bupati nonaktif menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan di Tulungagung, meskipun menimbulkan trauma bagi ASN.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

Langkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari strategi untuk memaksimalkan dampak ekonomi sekaligus pencegahan korupsi.

Lembaga antirasuah itu mengakui bahwa sektor ini memang menjadi salah satu titik rawan, sebagaimana tercermin dari sejumlah perkara yang ditangani.

Ia mencontohkan, hampir seluruh KUHP di berbagai negara memuat pasal terkait penyerangan atau penghinaan terhadap kepala negara, termasuk kepala negara asing.

Anggota tim hukum Anies Baswedan, Bambang Widjayanto melakukan walkout saat ahli Prabowo-Gibran, Eddy Hiariej datang

Bambang Widjojanto mempermasalahan status tersangka dugaan gratifikasi di KPK

Sidang putusan gugatan tersebut akan berlangsung secara terbuka.

Surat pencabutan gugatan itu sudah diserahkan kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Estiono yang memimpin persidangan perkara tersebut.

Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.