Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej
KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.
wamenkumham eddy hiariej
KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.
Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sprindik baru untuk mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej usai penetapan tersangka terhadapnya dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lewat dikabulkannya gugatan praperadilan.
- Gugatan Praperadilan Eddy Hiariej Lawan KPK Diputuskan Sore Ini
- Respons KPK Usai Kalah Lawan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej di Praperadilan
- Usai Menang di PN Jaksel, Kuasa Hukum Eddy Hiariej Harap KPK Bebenah
- KPK Bersikukuh Tetap Usut Kasus Eddy Hiariej Meski Kalah di Praperadilan
- SYL Jadikan Biduan Nayunda Honorer Kementan dan Asisten Anaknya: Gaji Rp 4 Juta, Setahun Cuma 2 Kali Masuk
- Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
KPK sependapat dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil itu tidak menggugurkan materi penyidikan terhadap Eddy Hiariej di kasus dugaan korupsi suap gratifikasi.
"Untuk itu kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya. Kami akan segera sampaikan perkembangannya," kata Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/2).
KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.
Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu.
Diketahui, Eddy Hiariej telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp8 miliar. Eddy Hiariej kemudian mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut sempat dicabut guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu. Namun setelah itu gugatan tersebut kembali diajukan.
Hasilnya, hakim menyatakan status tersangka Eddy tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP.
"Maka Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan termohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum," kata hakim tunggal Estiono saat membacakan pertimbangannya di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1).
