Rencana IPO Bank Jakarta Disorot Legislator: Benahi Keamanan Siber dan Tata Kelola

Rencana IPO Bank Jakarta pada awal 2027 mendapatkan sorotan tajam dari anggota DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, yang mendesak perbaikan fundamental, terutama keamanan siber dan tata kelola bank.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, mendesak Bank Jakarta untuk segera membenahi berbagai permasalahan fundamental sebelum melanjutkan rencana penawaran saham perdana (IPO) pada awal 2027. Pernyataan ini disampaikan Francine di Jakarta pada Jumat (9/1), menyoroti kesiapan bank milik Pemprov DKI tersebut. Menurutnya, IPO mensyaratkan kesiapan fundamental yang matang, khususnya pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Sorotan tajam Francine muncul menyusul serangkaian insiden gangguan layanan yang dialami Bank Jakarta, termasuk saat momen Lebaran 2025 lalu. Ketahanan dan keamanan siber bank dinilai masih meragukan, menjadi perhatian serius bagi calon investor dan nasabah. Kejadian tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat yang kesulitan bertransaksi.

Oleh karena itu, legislator dari Fraksi PSI ini mengecam rencana IPO Bank Jakarta jika permasalahan krusial tersebut belum terselesaikan. Perbaikan menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola menjadi prasyarat mutlak untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dan memastikan kelancaran proses IPO.

Permasalahan Krusial Keamanan Siber dan Layanan Bank Jakarta

Francine Widjojo mengungkapkan bahwa sejak malam takbiran Idul Fitri pada 30 Maret 2025, nasabah Bank Jakarta (dahulu Bank DKI) tidak dapat melakukan transaksi perbankan. Gangguan ini mencakup aplikasi digital Jakone, QRIS, hingga penarikan tunai di ATM, yang baru pulih pada 7 April 2025. Padahal, momen Lebaran selalu diwarnai dengan lonjakan transaksi keuangan yang signifikan.

“Banyak pemudik yang tidak pegang uang tunai dalam jumlah besar karena percaya pada aksesibilitas dananya di rekening Bank Jakarta,” ujar Francine. Keterangan resmi dari Bank Jakarta baru dikeluarkan pada 8 April 2025, dengan dalih gangguan layanan. Francine mempertanyakan lamanya waktu pemulihan, “Kalau sekadar gangguan layanan, mengapa pemulihannya butuh beberapa bulan?”

Lebih lanjut, layanan BI Fast Bank Jakarta juga tidak dapat digunakan sejak 30 Maret 2025 dan baru pulih pada 10 Desember 2025, setelah lebih dari delapan bulan. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam infrastruktur teknologi informasi bank. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan menunjukkan adanya peretasan terhadap Bank Jakarta melalui sistem pembayaran BI Fast beberapa kali sejak 2024 hingga 2025.

Puncaknya, pada Maret 2025, terjadi transaksi anomali sekitar Rp200 miliar. Francine juga menyoroti masalah transfer online dari bank lain ke Bank Jakarta yang selalu gagal jika kolom pesan diisi. Bank Jakarta menyarankan untuk mengosongkan kolom pesan, padahal ini penting untuk merinci jenis transaksi dan menghindari kebingungan.

Dampak Gangguan Layanan Terhadap Kepercayaan Nasabah

Gangguan layanan yang berkepanjangan dan masalah keamanan siber yang terungkap telah merusak kepercayaan nasabah terhadap Bank Jakarta. Banyak aduan masyarakat yang diterima Fraksi PSI menunjukkan tingkat kekecewaan mendalam. Situasi ini sangat krusial mengingat bank mengelola dana masyarakat dan juga menerima Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Keamanan dana dan kepercayaan nasabah merupakan fondasi utama bagi usaha perbankan. Tanpa kepercayaan yang kuat, operasional bank akan terhambat dan reputasinya terancam. Insiden-insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius akan kemampuan Bank Jakarta dalam menjaga aset nasabah.

Francine menekankan bahwa bank harus mampu memberikan jaminan keamanan data dan transaksi kepada seluruh penggunanya. Kerentanan sistem yang terbukti melalui insiden-insiden tersebut menjadi alarm bagi manajemen Bank Jakarta untuk segera bertindak.

Tuntutan Perbaikan Tata Kelola dan Keamanan IT Sebelum IPO

Oleh karena itu, Francine Widjojo mendesak manajemen Bank Jakarta untuk membenahi banyak permasalahan berat sebelum melakukan IPO. Penguatan keamanan IT menjadi prioritas utama, terutama menjelang kerja sama Bank Jakarta dengan Visa yang baru saja diluncurkan. Hal ini penting untuk mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang.

“Bank Jakarta harus memperbaiki terlebih dahulu tata kelolanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan para nasabah,” tutur Francine. Ketahanan dan keamanan siber sangat penting di industri perbankan agar nasabah tidak was-was menyimpan dananya di Bank Jakarta. Perbaikan tata kelola ini mencakup seluruh aspek operasional dan manajerial.

IPO mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tanpa perbaikan fundamental ini, rencana IPO Bank Jakarta berisiko menghadapi penolakan dari investor dan regulator. Kesiapan bank secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi finansial, menjadi kunci keberhasilan penawaran saham perdana.

Sumber: AntaraNews