Rakornas 2026 Relevan dan Strategis Perkuat Hubungan Pusat-Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi program pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan kesiapan penuh untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Rakornas ini menjadi momentum penting dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan daerah ke depan yang semakin kompleks.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mendukung implementasi RPJMN 2025-2029, memastikan program pembangunan selaras dengan prioritas nasional.

Mendagri menegaskan, berbagai keberhasilan tersebut perlu terus dioptimalkan, termasuk pada tahun 2026.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberi taklimat kepada kepala daerah dalam Rakornas 2026 di Sentul untuk menyampaikan arahan dan program pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto akan membuka Rakornas Pusat-Daerah 2026 di Sentul, Bogor, fokus pada percepatan program prioritas dan sinergi pusat-daerah demi Indonesia Emas 2045.

Rakornas Tahun 2026 bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini berbeda dari agenda retreat kepala daerah yang sebelumnya diadakan di Magelang.

Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gibran menekankan dibutuhkan kesatuan visi serta kerja tim.

Percepatan penyusunan RAP sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.

Generasi muda perlu terus belajar, memperluas wawasan, serta mampu membaca perubahan zaman secara cermat.

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini.

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.