Puan Ingatkan Pemerintah Terus Awasi Distribusi Minyak Goreng Bersubsidi

Kementerian Perdagangan akan menertibkan penjualan MinyaKita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di pasar.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan fokus penindakan terhadap produsen pelanggar HET MinyaKita, bukan pedagang kecil, demi stabilitas pangan dan perlindungan usaha rakyat.

Puan menyoroti modus operandi para pelaku yang menyunat isi MinyaKita hingga mengedarkan produk palsu.

Puan pun meminta aparat penegak hukum menindak tegas seluruh pihak yang terlibat serta mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik curang.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya akan mengusut temuan MinyaKita yang tidak sesuai takaran 1 liter per kemasan.

DPR meminta pemerintah untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pengurangan takaran minyak goreng Minyakita 1 liter

Pemerintah juga dinilai pemerintah tidak becus mengurus minyak goreng subsidi atau MinyaKita.

Puan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.

Kemendikdasmen terus memperkuat kompetensi guru vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan berdaya saing global.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan menyasar daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih minim.

Pertamina menghadirkan serangkaian aktivitas menarik di booth yang ada di GIIAS 2025.

Mewakili pemerintah, Mendagri menegaskan bahwa pengesahan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum serta penataan wilayah administrasi.

Aplikasi LENSA-PRO dikembangkan sebagai solusi digital untuk mendukung pengelolaan proyek konstruksi secara lebih disiplin, terintegrasi, dan sistematis.

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.