Puan: Keadilan Rakyat Tak Boleh Dikorbankan, Mafia MinyaKita Harus Ditindak Tegas

Puan menyoroti modus operandi para pelaku yang menyunat isi MinyaKita hingga mengedarkan produk palsu.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Ia meminta agar penindakan dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu, demi menjaga keadilan bagi masyarakat.

"Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan. Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan," kata Puan, Jumat (14/3/2025).

Puan menyoroti modus operandi para pelaku yang menyunat isi MinyaKita hingga mengedarkan produk palsu. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan rakyat secara ekonomi, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, ia mendesak kepolisian dan instansi terkait untuk segera mengusut tuntas kasus ini. "Hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan harus dipastikan agar memberikan efek jera dan tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Kasus pemalsuan dan pengurangan takaran MinyaKita telah menyeret banyak pihak. Bareskrim Polri telah menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka karena terbukti mengurangi isi kemasan MinyaKita dari 1 liter menjadi hanya 750-800 mililiter. Selain itu, tempat produksi MinyaKita palsu juga berhasil dibongkar di Bogor dan Depok.

Pelaku juga diketahui mendapatkan minyak curah dari berbagai daerah mulai dari Tanggerang hingga Cakung. Kemudian pelaku bersama pekerja lainnya melakukan pengemasan ulang dengan melabelkan MinyaKita.

Puan meminta agar semua rantai distribusi MinyaKita yang terindikasi melakukan kecurangan ditelusuri hingga ke akarnya. Ia menegaskan Pemerintah juga memperketat pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

"Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang masih memiliki celah dan memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal," ujar cucu Bung Karno itu.

Selain itu, Puan juga meminta DPR untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan adanya pengawasan lebih ketat. Ia juga mendorong BPOM dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan inspeksi rutin terhadap produk pangan bersubsidi, termasuk MinyaKita, guna melindungi hak konsumen.

"BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya. Dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi," sebut Puan.

Sebelumnya, Puan mengatakan, DPR akan melakukan pengusutan lebih jauh terkait temuan beredarnya MinyaKita yang tak sesuai takaran. DPR pun disebut akan melakukan penelusuran secara langsung mengenai kasus MinyaKita yang isinya dikurangi oleh produsen nakal itu.

DPR sendiri telah melakukan sidak di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, dan menemukan bahwa bukan hanya MinyaKita yang tak sesuai takaran, tetapi juga beberapa merek minyak goreng lainnya.