Pramono Ingin JPO MH Thamrin Terhubung ke Gedung Sarinah, Ini Hambatannya
Gubernur DKI JakartaPramono Anung berencana menghubungkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Halte Transjakarta MH Thamrin langsung dengan Gedung Sarinah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki rencana untuk menghubungkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Halte Transjakarta MH Thamrin secara langsung dengan Gedung Sarinah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena Gedung Sarinah memiliki status sebagai bangunan cagar budaya.
Meskipun demikian, Pemprov DKI telah menawarkan akses langsung dari JPO Sarinah menuju pusat perbelanjaan Sarinah.
"Sebenarnya kami sudah menawarkan JPO ini masuk langsung ke Sarinah. Tetapi kan Sarinah ini heritage, cagar budaya. Sehingga mereka masih ingin mempertahankan itu," ujar Pramono saat meresmikan JPO Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Senin (2/3/2026).
Menurut Pramono, pengelola Sarinah hingga saat ini tetap mempertahankan konsep bangunan yang ada karena alasan pelestarian nilai sejarah. Hal ini membuat integrasi langsung antara JPO dan Gedung Sarinah belum bisa terlaksana. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan koneksi tersebut di masa yang akan datang. Pramono menyatakan bahwa ia telah meminta jajaran internal Pemprov untuk kembali menjajaki peluang kerja sama dengan pihak Sarinah.
"Tetapi tadi saya diskusi dengan Pak Asisten Pembangunan untuk dijajaki kembali apakah mereka bersedia kalau kemudian ini kita teruskan sampai dengan masuk di Sarinah," kata Pramono.
Manfaat Bagi Dua pihak
Pramono berpendapat bahwa mengintegrasikan JPO dengan gedung Sarinah akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal aksesibilitas pengunjung dan kenyamanan pejalan kaki di kawasan Jalan MH Thamrin.
"Sebab kalau ini bisa masuk di Sarinah, bagi Sarinah juga menguntungkan," ungkap Pramono. Dia menjelaskan bahwa desain JPO Sarinah yang telah direvitalisasi saat ini tidak memiliki koneksi langsung ke gedung Sarinah.
"Ini dilakukan seperti ini karena memang mereka (pihak Sarinah) masih belum bersedia untuk membuka diri," jelas Pramono.
Lebih lanjut, Pramono telah meminta Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan komunikasi dengan pengelola Sarinah guna mencari solusi yang menghormati status cagar budaya sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan.
"Tetapi saya sudah meminta kepada Pak Asisten Pembangunan untuk ini ditindaklanjuti," tambah Pramono. Dengan langkah ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat dan pengunjung di sekitar area tersebut.