Prabowo Tunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi Jadi Juru Bicara Presiden

Presiden Prabowo hari ini melantik Hasan Nasbi menjadi Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Negara Jakarta.

Prasetyo pun membenarkan bahwa Hasan telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.

Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai pejabat paling senior di lingkungan Istana memiliki kewenangan penuh untuk menyampaikan informasi publik.

Penugasan kembali tersebut terjadi usai dirinya bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi negara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, cerita di balik perintah kembali untuk menjabat sebagai kepala PCO.

Hasan Nasbi mengaku diperintahkan kembali menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Termasuk, nantinya jika Wamensesneg Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo ditunjuk jadi jubir presiden.

Dia menjelaskan PCO tetap ada dan tetap menjalankan tugas seperti biasa sebagai lembaga yang mengkomunikasikan program serta kebijakan presiden.

Isu seputar kinerja PCO mencuat seiring kritik dari politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli.

Teddy mengungkapkan, hingga saat ini Hasan Nasbi masih berkantor seperti biasanya.

Prabowo mengakui terjadi kesalahan dalam pola komunikasi pemerintah terhadap publik.

Yang menjadi perhatian utama bukanlah identitas pemilik atau afiliasi politik pengelola SPPG, melainkan kepatuhan terhadap aturan.

Prasetyo menegaskan, penyesuaian batas usia pensiun tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan institusi dan dilakukan berdasarkan kajian yang matang.

Menurut dia, Said Iqbal sudah memiliki banyak pengalaman dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat Program Pangan dan Hilirisasi, serta sektor riil lainnya, guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

Prasetyo menegaskan, pemerintah akan mencari solusi dan jalan keluar terbaik agar tidak terjadi PHK terhadap para karyawan SPBU swasta.

Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan anggota kabinetnya untuk berhati-hati saat melakukan tugas.

Proyek senilai Rp1.297 triliun ini direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer.

"Pada saat Mayday juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen."

Prasetyo menyatakan, regulasi tersebut telah disusun dengan seksama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Total ada sembilan poin tuntutan, mulai dari transparansi pajak, evaluasi makan bergizi gratis, hingga menolak cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo.