Bantah Mundur dari PCO, Hasan Nasbi: Saya Masih Ngantor Seperti Biasa

Isu seputar kinerja PCO mencuat seiring kritik dari politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi membantah isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatan. Ia menegaskan masih bekerja seperti biasa di kantornya.

"Saya masih ngantor seperti biasa," kata Hasan kepada wartawan, Rabu (16/4).

Hasan menjelaskan, dirinya baru saja menandatangani kerja sama dengan Kantor Komunikasi Perdana Menteri (PM) Australia. Dalam waktu dekat, ia akan mengirimkan lima anggota tim PCO untuk belajar langsung ke sana.

"Kami akan kirim 5 orang buat belajar, biayanya full dari pemerintah Australia. Kita dapat dukungan full untuk belajar ke kantor komunikasi di Prime Minister office Australia," jelas Hasan.

Seskab Teddy Bantah Hasan Mundur

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang menepis isu pengunduran diri Hasan. Teddy memastikan keduanya baru saja menggelar rapat bersama.

"Wah isu dari mana, ini masih ngantor seperti biasa, baru aja selesai rapat bareng-bareng," tutur Teddy.

Sebelumnya, isu seputar kinerja PCO mencuat seiring kritik dari politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli. Ia menyarankan Presiden Prabowo untuk menggunakan hasil survei kepuasan publik sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja menteri dan kepala lembaga.

"Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder," kata Guntur kepada Merdeka.com, Jumat (4/4/2025).

Salah satu pernyataan yang disorot Guntur adalah komentar Hasan Nasbi terkait insiden teror kepala babi di kantor redaksi Tempo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap kebebasan pers.

"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," tegas Guntur.

Ia mengingatkan, aksi teror terhadap jurnalis bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan candaan.

"Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran. Kalau pihak lain ikut-ikut bergurau artinya dia menormalisasi teror pada pers," lanjut Guntur.

Selain PCO, Guntur juga mengkritisi kinerja para menteri di sektor ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi yang belakangan dinilai memburuk perlu dijadikan dasar evaluasi oleh Presiden.

"Ini terkait juga dengan kinerja kabinet di bidang ekonomi," ujarnya.

Secara khusus, Guntur menyoroti Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Ia menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi membingungkan publik dan menciptakan konflik peran.

"Pemain bola sekaligus jadi wasit," ucapnya.

Kendati demikian, Guntur menegaskan, keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia juga menegaskan, PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan.

"Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan," tutup Guntur.