Prabowo Berikan Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Buat Hasto Kristiyanto

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan proses hukum terhadap terdakwa kasus korupsi impor gula tetap berlanjut.

Tom Lembong bebas usai mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan disetujui DPR.

Tom Lembong bebas usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian abolisi.

Menkum Andi tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Dia disambut oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah.

DPR memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto

Kejagung belum memastikan kapan Tom Lembong dibebaskan dari tahanan.

Pembebasan Hasto tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

Tom Lembong bersiap bebas setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Keputusan Prabowo itu disetujui DPR, pada Kamis (31/7) malam.

Kubu Tom Lembong sejauh ini mengaku belum memahami lebih rinci terkait persetujuan permohonan pemberian abolisi tersebut.

Simak perbedaan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto diberikan Prabowo.

KPK merespons amnesti bagi Hasto terkait kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

DPR sebelumnya telah menerima dan menyetujui surat pertimbangan pemberian abolisi dan amnesti dari presiden.

Dia mengingatkan bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Polri saat menjalankan tugasnya berasal dari dana yang dibiayai oleh masyarakat.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Setelah dilakukan perhitungan dan dilaporkan kepada Presiden, pemerintah memutuskan menetapkan harga lebih rendah yakni USD 13 per MMBTU.

Karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar.

Prabowo mengaku telah membaca secara sekilas sejumlah usulan yang disampaikan para akademisi dan menilai banyak di antaranya realistis.

Prabowo menerima usulan dari kalangan perguruan tinggi sebagai hasil dari konvensi tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Bambang Pacul mengatakan, kewenangan MPR salah satunya melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Poin utama yang tertulis di dalamnya adalah bahwa Tom Lembong menerima abolisi dan seluruh proses hukum dan akibat hukumnya ditiadakan.

Penyidik diyakini akan tetap bekerja keras melakukan penegakan hukum.

Jokowi yakin pemberian abolisi tersebut telah melalui berbagai pertimbagan hukum serta pertimbangan sosial politik.