Penertiban PSU Perumahan Terbanyak, Denpasar Raih Penghargaan dari KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif melakukan upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur, termasuk Pamekasan, dengan memberikan pembinaan langsung kepada pejabat daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi sengketa lahan wisata di seluruh Indonesia, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Depok.

Wagub Rano menyatakan, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya antikorupsi di Pemprov DKI.

Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, menandai keunggulan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Desa Anti Korupsi Kubutambahan di Buleleng telah resmi menjadi percontohan integritas di Bali Utara, diawasi KPK dan menerima penghargaan, membuktikan komitmen terhadap tata kelola bersih.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan Korupsi Merusak Kepercayaan Publik dan tata kelola pemerintahan. Simak komitmen Pemkot Denpasar dalam memerangi korupsi dan gratifikasi.

Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD memperkuat pencegahan korupsi dengan menggandeng KPK RI, menegaskan komitmen nyata melalui pakta integritas. Bagaimana langkah konkretnya untuk tata kelola pemerintahan yang bersih?

Ketua DPRD Jateng Sumanto mengapresiasi dan mendukung penuh Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional yang digagas KPK, menyoroti peran 630 penyuluh sukarela dalam upaya masif mencegah korupsi di Jawa Tengah.

Hal tersebut dipaparkan Nawawi saat puncak Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) digelar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.

Kota Denpasar dinilai memenuhi beragam indikator untuk menjadi calon Kota Antikorupsi Tahun 2024 oleh KPK RI.

Tak hanya penghargaan Upakarya Wanua Nugraha, Desa Tegal Harum Kota Denpasar juga sukses menjadi Juara I pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional 2023.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

Dia mengaku, hanya kenal nama tersebut karena familiar di kalangan publik.

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.