Pendaftar QR Code Pertalite di Jateng & Yogyakarta Tembus 1 Juta Orang

Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Pembeli BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar diharuskan untuk terdaftar dalam sistem MyPertamina.

Masyarakat dapat menggunakan QR Code versi cetak saat membeli BBM subsidi Pertalite di SPBU.

Pengguna kendaraan roda empat harus memiliki QR Code untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari pemerintah, seperti Solar dan Pertalite.

Hingga saat ini lokasi yang difokuskan untuk program QR Pertalite ini adalah beberapa wilayah di Jawa Madura Bali atau JAMALI.

Data rata-rata pengisian Pertalite diolah oleh Pertamina Patra Niaga berdasarkan penjualan real-time di SPBU yang telah terdigitalisasi.

Data pengguna ini akan sangat berguna untuk kebijakan pemerintah dalam pengaturan kendaraan yang berhak dapat BBM Subsidi.

Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan.

Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.

Pendataan itu untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota.

Hingga Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

Jika ada masyarakat yang kesulitan mendaftar, bisa menghubungi Pertamina Call Center 135.

Kenaikan harga Pertamax memicu migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite. Pakar energi Unpad memperkirakan 10 persen pembeli akan beralih, memicu pertanyaan tentang ketersediaan dan dampak ekonomi.

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Meski demikian, Purbaya mengatakan, dirinya tidak menghitung seberapa besar migrasi itu mungkin terjadi.

Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

PT Pertamina Patra Niaga membantah tegas isu larangan Pertalite bagi kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026, memastikan informasi tersebut tidak benar dan belum ada arahan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan Kemandirian Energi dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan energi impor, sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pasokan Pertalite tetap stabil dan tersedia luas di seluruh Indonesia, dengan pemantauan real-time untuk menjamin ketersediaan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi mahasiswa Hindu, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menyerukan masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif nasional menyikapi penyesuaian harga Pertamax. Apa alasannya?

Pemerintah saat ini tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

BPH Migas bersama Komisi XII DPR mengungkap dugaan modus penyalahgunaan BBM Subsidi Jepara yang melibatkan truk modifikasi dengan banyak QR code dan pelat nomor palsu.

Pemerintah memastikan telah memperhitungkan dengan matang dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap BBM Subsidi.