Pemprov Kalbar Perkuat Kompetensi ASN Hadapi Era Digital, Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menggenjot kompetensi ASN Kalbar untuk menghadapi era digital dan kecerdasan buatan, demi pelayanan publik yang lebih baik dan daya saing daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) secara proaktif menempatkan penguatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prioritas utama. Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah di tengah pesatnya tantangan era digital dan kecerdasan buatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa ASN merupakan motor penggerak vital dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan ASN dalam berkolaborasi, beradaptasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah.

Penguatan kompetensi ASN Kalbar ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis. Transformasi birokrasi dimulai dari perubahan pola pikir ASN sebagai pelayan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Transformasi Birokrasi dan Budaya Kerja ASN Kalbar

Harisson menekankan bahwa transformasi birokrasi harus diawali dengan perubahan pola pikir ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nilai dasar ASN BerAKHLAK harus benar-benar menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan semata.

Orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, dan profesionalisme harus diwujudkan dalam setiap kerja nyata ASN. Kemampuan berkolaborasi dan mengerahkan seluruh potensi daerah sangat krusial agar tujuan besar pembangunan Kalbar dapat tercapai.

Dengan demikian, setiap individu ASN dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin. Mereka harus mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan kerja yang terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan daerah.

Peningkatan Kompetensi di Era Digital dan AI

Di tengah pesatnya perkembangan digital dan kecerdasan buatan (AI), peningkatan kompetensi ASN Kalbar, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi sangat penting. ASN dituntut untuk terus belajar agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas.

Harisson secara tegas menyatakan, "ASN jangan sampai kalah dengan AI. Justru teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik." Digitalisasi dinilai menjadi kunci utama dalam reformasi pelayanan publik, terutama pada sektor layanan dasar seperti kesehatan.

Pelayanan publik harus mudah diakses, efisien, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain penguasaan teknologi, Harisson juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari profesionalisme ASN, karena "Kesehatan menentukan produktivitas."

Strategi BPSDM Kalbar dalam Pengembangan ASN

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, menjelaskan bahwa pengembangan ASN diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis, pembentukan karakter, dan kepemimpinan. BPSDM berfungsi sebagai pusat pembentukan ASN yang profesional dan berintegritas.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dilakukan secara adaptif mengikuti perkembangan zaman. Hal ini mencakup pemanfaatan digitalisasi, pembelajaran virtual, serta media komunikasi yang lebih fleksibel untuk memastikan relevansi program.

Program pengembangan kompetensi ASN Kalbar disusun berdasarkan kebutuhan nyata perangkat daerah dan diselaraskan dengan kebijakan nasional. "Kami menerapkan pendekatan bottom up serta berkoordinasi dengan BPSDM Kementerian Dalam Negeri agar program pusat relevan dengan kebutuhan Kalbar," ujar Windy.

Untuk tahun 2026, BPSDM Kalbar merencanakan pelatihan penyusunan policy brief bagi pejabat pimpinan tinggi. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan analisis kebijakan dan mendorong inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Setiap program pengembangan ASN juga akan disertai monitoring dan evaluasi kinerja untuk mengukur dampaknya.

Sumber: AntaraNews