Kemendagri Apresiasi Proaktivitas Kalimantan Barat dalam Pengembangan SDM ASN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan karena Kalbar dinilai proaktif dalam memulai program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak awal tahun 2026. Langkah cepat ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, A. Fatoni, secara langsung menyampaikan penghargaan tersebut di Pontianak pada Jumat (23/1/2026). Ia menyoroti kecepatan Kalbar dalam melaksanakan peningkatan kapasitas SDM, terutama dengan melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat Kalbar terhadap peningkatan kualitas birokrasi.

Fatoni menekankan bahwa saat banyak daerah masih dalam tahap persiapan kegiatan awal tahun, Kalimantan Barat sudah bergerak maju. Momentum awal tahun dianggap sangat strategis untuk koordinasi, evaluasi kinerja, serta penyusunan target kerja. Ini merupakan langkah fundamental untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan secara efektif.

Kalimantan Barat telah menorehkan prestasi sebagai percontohan bagi daerah lain berkat gerak cepatnya dalam melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, A. Fatoni, secara eksplisit menyatakan hal ini di Pontianak. Menurutnya, saat daerah lain masih sibuk mempersiapkan kegiatan, Kalbar sudah memulai program pengembangan kompetensi ASN.

Inisiatif ini patut dicontoh oleh provinsi lainnya karena melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keterlibatan pejabat strategis menunjukkan keseriusan dalam memastikan program ini berjalan efektif. Hal ini juga mempercepat proses adaptasi dan implementasi kebijakan baru di lingkungan pemerintahan daerah.

Fatoni menambahkan bahwa momentum awal tahun sangat krusial untuk melakukan koordinasi dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, ini juga merupakan waktu yang tepat untuk menyusun langkah perbaikan dan target kerja yang akan dicapai sepanjang tahun berjalan. Pendekatan proaktif ini menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Penguatan kapasitas pejabat strategis, khususnya dalam aspek manajemen dan kepemimpinan (leadership), merupakan faktor krusial bagi keberhasilan organisasi pemerintahan. A. Fatoni dari Kemendagri menegaskan bahwa manajemen adalah inti dari setiap organisasi yang efektif. Kepemimpinan yang kuat akan menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Sumber daya manusia (SDM) adalah penggerak utama seluruh sumber daya lain dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan SDM harus terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Peningkatan kapasitas ini memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal dan efisien.

Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan keuangan daerah. Aspek ini mencakup perencanaan anggaran, penetapan target pendapatan, hingga monitoring dan evaluasi. Peningkatan kompetensi ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan akuntabilitas keuangan.

Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, menyatakan komitmen kuat pihaknya untuk terus memperkuat kompetensi ASN secara berkelanjutan. Program ini diwujudkan melalui berbagai pelatihan, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun daring. Pendekatan ini memastikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar.

Windy menilai bahwa peningkatan kapasitas kepemimpinan sangat penting bagi pejabat struktural. Seorang pemimpin harus mampu mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program secara efektif sesuai regulasi yang berlaku. Pembekalan pembelajaran dan kompetensi yang berkelanjutan akan membantu mereka memimpin perangkat daerahnya dengan baik.

BPSDM Kalbar juga aktif mendorong sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Upaya ini termasuk pemenuhan anggaran mandatori pengembangan kompetensi ASN setiap tahun. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan ASN di lingkungan Pemprov Kalbar memiliki kompetensi yang merata dan profesional, yang pada akhirnya akan memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Sumber: AntaraNews