Pemkot Bandarlampung Hapus Uang Komite SD-SMP Mulai 2025, Pastikan Pendidikan Gratis

Pemerintah Kota Bandarlampung berkomitmen menghapus penarikan uang komite di seluruh SD dan SMP negeri mulai tahun depan, menegaskan **Penghapusan Uang Komite SD-SMP Bandarlampung** demi pendidikan gratis.

Pemerintah Kota Bandarlampung secara resmi mengumumkan penghapusan penarikan uang komite untuk seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada tahun ajaran mendatang, yakni mulai tahun 2025. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh warga kota.

Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pungutan uang komite yang membebani orang tua siswa. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Bandarlampung dalam mewujudkan pendidikan dasar sembilan tahun yang sepenuhnya gratis. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung turut memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif penting ini. Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Asroni Paslah, mendorong penerbitan peraturan wali kota (perwali) untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut. Hal ini juga akan didukung oleh penguatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Komitmen Pemkot Bandarlampung untuk Pendidikan Gratis

Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, secara lugas menyatakan komitmennya terhadap pendidikan gratis di kota ini. "Tahun depan uang komite SD dan SMP, Insya Allah, tidak ada lagi," ujarnya pada Minggu lalu. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi ribuan orang tua siswa di Bandarlampung.

Kebijakan penghapusan uang komite ini bertujuan utama untuk menghilangkan praktik pungutan yang kerap dirasakan wajib oleh orang tua. Praktik tersebut seringkali menimbulkan kesan terpaksa bagi sebagian orang tua. Hal ini demi memastikan setiap anak dapat belajar dengan nyaman tanpa hambatan finansial.

Pemkot Bandarlampung berupaya keras agar pendidikan dasar dapat diakses tanpa biaya. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Dukungan DPRD dan Peran BOSDA

Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Asroni Paslah, menyambut baik rencana penghapusan uang komite ini. Ia mendesak Pemkot Bandarlampung untuk segera menerbitkan peraturan wali kota (perwali). Perwali ini akan secara resmi menghapus pungutan uang komite di tingkat SMP negeri.

Asroni Paslah juga menekankan pentingnya penguatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Menurutnya, BOSDA akan menjadi sumber pembiayaan pengganti yang krusial. "Jika BOSDA diperkuat, seluruh kebutuhan sekolah yang tidak tertutupi BOS pusat dapat dipenuhi tanpa harus membebani orang tua," jelasnya.

Penguatan BOSDA diharapkan dapat menutupi semua kebutuhan operasional sekolah. Dengan demikian, sekolah tidak perlu lagi mencari sumber dana dari orang tua siswa. Langkah ini akan memastikan keberlanjutan operasional sekolah tanpa mengorbankan prinsip pendidikan gratis.

Landasan Hukum dan Dampak Positif Kebijakan

Kebijakan Penghapusan Uang Komite SD-SMP Bandarlampung ini memiliki landasan hukum yang kuat. Asroni Paslah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 dan Nomor 111/PUU-XXIII/2025 telah mengamanatkan pendidikan dasar sembilan tahun harus gratis. Ini berlaku baik di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan MK tersebut juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penghapusan uang komite di Bandarlampung adalah implementasi dari amanat konstitusi. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap hak pendidikan.

Dampak positif dari kebijakan ini sangat signifikan. Orang tua tidak lagi merasa terbebani oleh pungutan wajib yang tidak jelas. Akses pendidikan akan semakin terbuka luas bagi semua lapisan masyarakat. Ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil di Bandarlampung.

Sumber: AntaraNews