LIVE

Pemprov DKI Bebaskan 100 Persen PBB Sekolah Swasta

Pemprov DKI Jakarta resmi menghapus PBB-P2 untuk sekolah swasta jenjang SD hingga SMA. Kebijakan ini tertuang dalam Kepgub DKI 857/2025.

gubernur dki jakarta pramono anung
Pemprov DKI Bebaskan 100 Persen PBB Sekolah Swasta
Pemprov DKI Bebaskan 100 Persen PBB Sekolah Swasta (merdeka.com)

Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan pembebasan penuh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi sekolah swasta di Jakarta.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2025 dan berlaku untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan kebijakan pembebasan pajak ini mulai diterapkan pada 2025 dan dirancang untuk berjalan secara berkelanjutan.

“Dari jaman Pak Jokowi enggak bisa, Pak Ahok enggak bisa, Pak Anies enggak bisa, baru kali ini (era Pramono Anung) bisa kita lakukan,” ujar Prastowo dalam keterangannya, Selasa (23/12).

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan terobosan baru dalam tata kelola fiskal daerah yang berpihak pada sektor pendidikan non-negeri.

Latar Belakang dan Aspirasi Sekolah Swasta

Prastowo menjelaskan, gagasan pembebasan PBB-P2 muncul setelah dilakukan penelaahan terhadap berbagai kebijakan daerah serta masukan dari pengelola sekolah swasta yang selama ini menanggung beban pajak cukup besar.

“Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta, karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” ucapnya.

Dalam pembahasan tersebut, Prastowo mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban PBB, sehingga anggaran operasional dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih prioritas.

“Kebijakan ini bukan sekadar soal pajak, tetapi soal keberpihakan. Negara tidak boleh mengambil dari mereka yang justru sedang menjalankan fungsi sosial paling mendasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Prastowo.

Ia menambahkan, pembebasan PBB-P2 diharapkan membantu keberlangsungan sekolah swasta sekaligus mendukung peningkatan mutu dan akses pendidikan bagi siswa di Jakarta.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Belanda vs Jepang Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

{{caption}}
Penduduk Cuma 155 Ribu dan Lebih Kecil dari Jakarta, Curacao Terus Cetak Sejarah di Piala Dunia 2026

{{caption}}
Link Live Streaming Piala Dunia 2026 Belanda vs Jepang, Senin 15 Juni Pukul 03.00 WIB

{{caption}}
Menteri Haji Sebut Jemaah Indonesia yang Wafat di Arab Capai 290 Orang

{{caption}}
Bobby Nasution Tak Ikut Teriak 'PAN Menang', Alasannya Bikin Hadirin Tertawa

{{caption}}
Dari Istana ke Istiqlal, Ini Agenda Presiden Jerman di Jakarta

Topik Terkait
{{caption}}
Gubernur Pramono Wanti-Wanti, Bakal Tindak Sekolah Swasta Gratis Masih Pungut Biaya ke Siswa

Pramono belum memerinci bentuk sanksi atau tindakan yang akan diberikan kepada sekolah yang terbukti masih memungut biaya dari peserta didik.

Pramono Anung
{{caption}}
Gubernur Pramono Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Anggaran Rp253,6 Miliar

Sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.

Sekolah Swasta
{{caption}}
Gubernur Pramono Harap Program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta Tekan Rasio Gini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta yang diperluas dapat menekan angka rasio gini dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak.

Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta
{{caption}}
Pemprov DKJ Gelontorkan Rp253,6 Miliar untuk Program Sekolah Swasta Gratis DKJ, Perluas Akses Pendidikan

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk program Sekolah Swasta Gratis DKJ, mencakup 103 sekolah demi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi warga.

Sekolah Swasta Gratis DKJ
{{caption}}
Jumlah Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Ditambah Jadi 103, Anggarannya Tembus Rp282,4 Miliar

Ada tambahan 63 sekolah mulai berlaku pada tahun ajaran baru Juli 2026.

program sekolah swasta gratis
{{caption}}
Pemprov DKI Alokasikan Rp253 Miliar untuk Program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta Tahun Ajaran 2026/2027

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran lebih dari Rp253 miliar untuk program sekolah swasta gratis DKI Jakarta tahun ajaran 2026/2027. Simak detail lengkap persyaratan dan jumlah sekolah yang terlibat!

Sekolah Swasta Gratis
{{caption}}
Wujudkan Kebijakan Pro Rakyat, Wali Kota Semarang Agustina Hadirkan Relaksasi Pajak Daerah

Agustina menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif.

Pemkot Semarang
{{caption}}
Sekolah Swasta Gratis Resmi Dimulai di Jakarta, 40 Sekolah Jadi Percontohan Meski Aturan Belum Rampung

Ada 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB yang dipilih untuk mengikuti program ini.

Sekolah Swasta Gratis
{{caption}}
Pemprov DKI Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Program Sekolah Gratis di 2025

Ketika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.

Sekolah gratis
{{caption}}
Mulai Dijalankan Juli 2025, Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Butuh Anggaran Rp2,3 Triliun

Sekolah swasta gratis di Jakarta tak akan menerapkan peraturan zonasi dan batasan usia atau umur seperti di sekolah negeri.

Sekolah Swasta Gratis
{{caption}}
Pendidikan Gratis, Pemprov DKI Gandeng 2.090 Sekolah Swasta

Budi menyebutkan sebanyak 2.090 sekolah itu ditargetkan bisa diterapkan (sekolah gratis) pada tahun ajaran baru 2025.

Sekolah gratis
{{caption}}
Program Seklah Swasta Gratis, Ternyata Anggarannya Bersumber dari Sini

DKI masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.

Sekolah Swasta Gratis
{{caption}}
Jakarta Masuk Panggung Global, Pramono Jadi Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities

Pramono Anung terpilih sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities, memperkuat posisi Jakarta dalam aksi iklim global.

berita update
{{caption}}
Pramono Putuskan LRT Jakarta Diperpanjang hingga Dukuh Atas, Tambahan Investasi Capai Rp2,7 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan berbagai masukan, kajian, serta kemampuan fiskal daerah dalam membiayai proyek transportasi tersebut.

gubernur dki jakarta pramono anung
{{caption}}
Pramono Anung Optimis Pengolahan Sampah di Pasar-Pasar Jakarta Mampu Tekan Volume Sampah Bantargebang

Pramono Anung optimistis pengolahan sampah di pasar dapat mengurangi beban pengiriman sampah Jakarta ke TPST Bantargebang.

berita update
{{caption}}
Pramono Anung Canangkan HUT ke-499 Jakarta dan Gerakan Pilah Sampah

Pramono Anung membuka pencanangan HUT ke-499 Jakarta sekaligus mendeklarasikan Gerakan Pilah Sampah bersama warga dan pemerintah pusat.

berita update
{{caption}}
Kantor Kelurahan di Jakarta Diminta Tonjolkan Ornamen Betawi

Gubernur DKI minta kantor kelurahan yang direnovasi menonjolkan budaya Betawi. Selain desain, pelayanan publik juga harus ditingkatkan.

berita update
{{caption}}
Harga BBM Non Subsidi Naik, Pramono Anung Siapkan Terobosan agar Warga Naik Transportasi Umum

Pramono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM.

berita update
{{caption}}
Keringanan dan Penghapusan Denda PBB-P2 di Jakarta Sampai Akhir Tahun 2025, Simak Syaratnya

Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 menetapkan kebijakan ini, yang mulai berlaku dari 8 April hingga 31 Desember 2025.

bapenda dki jakarta