Hak Pendidikan

DPRD Jabar bergerak cepat mengakomodir aspirasi wali murid SMK IDN Bogor terkait pencabutan izin operasional. Bagaimana nasib ratusan siswa, terutama kelas 12, yang terancam tidak lulus dan masa depan pendidikan mereka?

Polemik pencabutan izin operasional SMK IDN Bogor oleh Gubernur Jawa Barat menyisakan pertanyaan besar tentang nasib siswa, terutama kelas XII yang akan ujian.

Universitas Papua (Unipa) dan Lapas Kelas IIB Manokwari berkolaborasi membuka **akses pendidikan** tinggi bagi warga binaan dan pegawai, memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi dan mendukung reintegrasi sosial.

Universitas Papua (Unipa) menjalin kerja sama dengan Lapas Manokwari untuk membuka akses perkuliahan bagi warga binaan dan pegawai, memastikan hak pendidikan terpenuhi dan mendukung reintegrasi sosial.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memprioritaskan revitalisasi sekolah 3T, menyoroti kesenjangan pendidikan yang memprihatinkan di wilayah tersebut.

Kuasa hukum pemohon uji Undang-Undang Kesehatan berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menjaga sistem pendidikan nasional, khususnya terkait pendidikan dokter spesialis, demi konstitusi dan kepastian hukum.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mendesak RUU Sisdiknas memasukkan aturan khusus tentang penyelenggaraan **pendidikan bencana**. Usulan ini bertujuan memastikan keberlanjutan pendidikan saat darurat dan membuat pembaca penasaran.

Rekan Indonesia menyoroti pentingnya Kemenham memperkuat agenda Pemenuhan Hak Dasar Warga, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, mengingat tingginya laporan pelanggaran HAM.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan Surat Edaran khusus untuk mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), sebuah langkah prioritas guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.

LPKA Palu meluncurkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anak Mandiri dan Perpustakaan Digital (E-Library) untuk memperkuat Pendidikan Anak Binaan, memastikan akses belajar yang layak dan berkelanjutan.