Hak Pendidikan

KemenHAM menyoroti dugaan penyimpangan KIP Kuliah yang berpotensi mencederai hak atas pendidikan mahasiswa, mendesak transparansi dan akuntabilitas perguruan tinggi.

Pemerintah Kota Singkawang mengambil langkah proaktif menyiapkan sekolah alternatif bagi siswa Sekolah Rakyat karena pembangunan fasilitas utama belum rampung, demi memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyerukan pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah demi masa depan bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah, menargetkan wajib belajar 12 tahun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan sebagai instrumen utama mewujudkan hidup layak dan kesejahteraan, menyoroti peran vital program Sekolah Rakyat dalam pemerataan akses pendidikan.

Kisah dua anak panti asuhan yang terancam putus sekolah karena tunggakan biaya seragam viral di media sosial. Kini, Kejaksaan Tinggi Sumbar bergerak cepat bantu anak panti asuhan ini agar bisa kembali bersekolah.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Singkawang menjadi momentum penting untuk fokus menekan angka anak putus sekolah, dengan penekanan pada kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kota Makassar menegaskan kembali komitmennya terhadap Pendidikan Inklusif berkualitas bagi seluruh warga, sejalan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 yang mengusung semangat kesetaraan akses pendidikan.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali, mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pemerataan layanan pendidikan di seluruh negeri.

Abdul Mu'ti menekankan Hak Pendidikan ABK harus tanpa diskriminasi. Pemerintah berkomitmen memperkuat layanan pendidikan inklusif, SLB, dan berbasis masyarakat demi masa depan ABK.

DPRD Jabar bergerak cepat mengakomodir aspirasi wali murid SMK IDN Bogor terkait pencabutan izin operasional. Bagaimana nasib ratusan siswa, terutama kelas 12, yang terancam tidak lulus dan masa depan pendidikan mereka?

Polemik pencabutan izin operasional SMK IDN Bogor oleh Gubernur Jawa Barat menyisakan pertanyaan besar tentang nasib siswa, terutama kelas XII yang akan ujian.

Universitas Papua (Unipa) dan Lapas Kelas IIB Manokwari berkolaborasi membuka **akses pendidikan** tinggi bagi warga binaan dan pegawai, memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi dan mendukung reintegrasi sosial.

Universitas Papua (Unipa) menjalin kerja sama dengan Lapas Manokwari untuk membuka akses perkuliahan bagi warga binaan dan pegawai, memastikan hak pendidikan terpenuhi dan mendukung reintegrasi sosial.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memprioritaskan revitalisasi sekolah 3T, menyoroti kesenjangan pendidikan yang memprihatinkan di wilayah tersebut.

Kuasa hukum pemohon uji Undang-Undang Kesehatan berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menjaga sistem pendidikan nasional, khususnya terkait pendidikan dokter spesialis, demi konstitusi dan kepastian hukum.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mendesak RUU Sisdiknas memasukkan aturan khusus tentang penyelenggaraan **pendidikan bencana**. Usulan ini bertujuan memastikan keberlanjutan pendidikan saat darurat dan membuat pembaca penasaran.

Rekan Indonesia menyoroti pentingnya Kemenham memperkuat agenda Pemenuhan Hak Dasar Warga, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, mengingat tingginya laporan pelanggaran HAM.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan Surat Edaran khusus untuk mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), sebuah langkah prioritas guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.

LPKA Palu meluncurkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anak Mandiri dan Perpustakaan Digital (E-Library) untuk memperkuat Pendidikan Anak Binaan, memastikan akses belajar yang layak dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandarlampung berkomitmen menghapus penarikan uang komite di seluruh SD dan SMP negeri mulai tahun depan, menegaskan **Penghapusan Uang Komite SD-SMP Bandarlampung** demi pendidikan gratis.