Pemilihan di Makassar Potensi Pemungutan Suara Ulang, Begini Sebabnya

Jika nantinya kajian tersebut dianggap memenuhi syarat pelanggaran Pemilu, maka tidak menutup kemungkinan adanya PSU.

Proses pelaksanaan Pemilu mulai dari pemungutan hingga rekapitulasi suara banyak ditemukan catatan.

Pemilihan di Makassar Potensi Pemungutan Suara Ulang, Begini Sebabnya

Pelaksanaan pemungutan hingga rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kota Makassar menjadi sorotan publik karena memunculkan banyak persoalan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebut potensi terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Makassar akibat manajemen dan tata kelola distribusi logistik Pemilu 2024.

Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengaku pihaknya sudah meminta kepada Bawaslu Kota Makassar untuk menyikapi buruknya manajemen dan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 di kota berjuluk Angin Mammiri. Akibat buruknya manajemen dan tata kelola pelaksanaan Pemilu, berpotensi terjadinya PSU di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk sementara ini identifikasinya ada potensial (PSU). Tapi kami lagi mengkaji semua dan meminta teman-teman semua untuk mengkaji dan memastikan ketemuan syarat (PSU)," ujarnya kepada merdeka.com, Kamis (15/2).

Saiful mengaku kajian dilakukan Bawaslu Makassar untuk menilai apakah pelaksanaan Pemilu di Makassar memenuhi syarat pelanggaran atau tidak. Jika nantinya kajian tersebut dianggap memenuhi syarat pelanggaran Pemilu, maka tidak menutup kemungkinan adanya PSU.

"Kita belum putuskan dan sementara kami kaji melalui kajian penanganan pelanggaran. Apakah dalam kajian penanganan pelanggaran itu kita anggap bahwa memenuhi syarat untuk direkomendasikan PSU? maka kami akan rekomendasikan PSU," tuturnya.

Meski belum ada keputusan, Saiful mengakui proses pelaksanaan Pemilu mulai dari pemungutan hingga rekapitulasi suara banyak ditemukan catatan.

Hal yang paling menjadi sorotan Bawaslu yakni manajemen dan tata kelola distribusi logistik Pemilu 2024.

"Tapi memang proses Pemilu di Makassar kita penuh catatan, terutama kaitannya dengan manajemen dan distribusi logistik yang dilakukan teman-teman KPU. Banyak TPS terjadi keterlambatan logistik tiba," ungkapnya.

Akibat keterlambatan logistik tersebut, membuat pelaksanaan pemungutan suara di TPS lewat dari jam yang sudah ditentukan.

"Bahkan ada yang lewat dari pukul 08.00 Wita baru tiba logistik. Padahal semestinya Pukul 07.00 Wita dimulai pemungutan suara," bebernya.

Tak hanya itu, Bawaslu juga menemukan banyak surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan (dapil) di Makassar. Saiful menyebut hal tersebut terjadi bukan hanya satu, tetapi terjadi di banyak TPS di Makassar.

"Ada banyak TPS yang tertukar surat suaranya antar dapil. Itu juga menjadi catatan," tegasnya.

Catatan bawaslu selanjutnya yakni saat carut marut saat rekapitulasi suara di TPS. Saiful mengungkapkan hampir di semua TPS di Kota Makassar kekurangan berkas C1 plano atau salinan hasil rekapitulasi suara.

"Sehingga ketika mau direkap dan dihitung itu mereka (petugas KPP) tidak bisa, karena itu tidak bisa digantikan. Itu format yang kemudian yang akan difoto nanti itu," kata Saiful.

"Problem-problem itu yang kemudian jadi tantangan. Semua ini akibat dari menurut kami adalah manajemen dan tata kelola dalam kaitannya pengadaan dan distribusi logistik yang tidak berjalan dengan baik," ucapnya.

Terpisah Ketua KPU Makassar Hambaliie mengaku ada banyak masalah dalam pelaksanaan Pemilu mulai dari pemungutan hingga rekapitulasi suara. Hambaliie menjelaskan ada tertukar logistik Pemilu saat dilakukan distribusi ke TPS.

"Memang pengiriman ada yang tertukar, dan itu kemudian dianggap kekurangan," tuturnya.

Hambaliie mengaku ada Human Error saat dilakukan pengiriman logistik. Selain itu, Hambaliie mengaku ada beberapa kekurangan logistik yang diterima dari percetakan.

"Iya ada beberapa kurang. Dari percetakannya yang kurang memang," tuturnya.

Terkait potensi PSU, Hambaliie mengaku hal tersebut merupakan ranah Bawaslu. Ia mengaku menunggu rekomendasi dari bawaslu apakah ada TPS yang harus PSU atau tidak.

"Soal PSU belum ada. Kita menunggu rekomendasi dari bawaslu jika terjadi PSU," ucapnya.