Pemerintah Aceh Buka Akses Data Bencana, Tingkatkan Transparansi dan Percepat Penanganan Darurat

Pemerintah pusat menetapkan Banda Aceh sebagai pusat kendali pemulihan pascabencana, menguji kebijakan pemulihan pascabencana Aceh sebagai model baru tata kelola krisis nasional yang terkoordinasi dan transparan.

Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama dua pekan ke depan, memastikan penanganan optimal bagi korban terdampak di seluruh wilayah.

Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di Aceh terus bertambah, mencapai 96 orang. Simak update terkini mengenai dampak dan penanganan korban bencana Aceh.

Juru Bicara Posko Tanggap Darurat membantah keras informasi 400 korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, menegaskan angka tersebut hoaks yang tidak benar.

Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa bantuan logistik dari pemerintah pusat, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto, untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh telah mulai berdatangan. Hal ini menandakan fokus serius pemerintah pusat terhadap penangg

Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa bantuan logistik dari pemerintah pusat, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto, untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh telah mulai berdatangan. Hal ini menandakan fokus serius pemerintah pusat terhadap penangg

Pemkab Aceh Barat meluncurkan berbagai inovasi digital, termasuk website dan layanan canggih, untuk mudahkan akses informasi publik. Bagaimana langkah ini meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat?

Kabar duka menyelimuti Aceh, Mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah berpulang. Simak profil dan kontribusi Abu Doto bagi pembangunan daerah yang akan selalu dikenang.

Pemerintah Provinsi Aceh memastikan seluruh korban insiden ledakan di kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 akan mendapatkan layanan kesehatan dan penanganan terbaik secara prioritas.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan membuka peluang kenaikan Dana Otsus Aceh menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan penghapusan batas waktu dalam revisi UUPA, demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) mendesak pemerintah menyederhanakan sistem perizinan nelayan yang dinilai sulit dan tidak transparan, memicu praktik percaloan serta membebani nelayan kecil.

Pemerintah Aceh memastikan kualitas Pelayanan Publik Aceh tidak terganggu dengan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, demi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

Anggota DPR-RI mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk proaktif menyajikan data bencana Aceh yang akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran dan percepatan pemulihan dapat terlaksana, menghindari data 'sampah' yang menghambat anggaran.

Wakil Gubernur Sumatera Utara menyoroti lima daerah yang terdampak parah bencana hidrometeorologi. Simak upaya Pemprov Sumut dalam percepatan Pemulihan Bencana Sumut dan validasi data kerugian yang mencapai triliunan rupiah.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara merilis data sementara Korban Bencana Alam Sumut, mencatat 205 orang luka-luka dan 58 lainnya masih hilang di empat kabupaten/kota terdampak.

Pemerintah Kota Padang Panjang mengambil langkah strategis dengan menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk percepat pemulihan bencana di wilayahnya.

Data terbaru Pusdalops PB Sumatera Utara mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam Sumut kini mencapai 318 orang, tersebar di 12 kabupaten/kota. Simak rinciannya.