Pemerintah Tegaskan Informasi 400 Korban Meninggal Akibat Banjir Aceh Adalah Hoaks

Juru Bicara Posko Tanggap Darurat membantah keras informasi 400 korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, menegaskan angka tersebut hoaks yang tidak benar.

Pemerintah Provinsi Aceh secara tegas membantah informasi yang beredar luas di masyarakat mengenai jumlah korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi mencapai 400 orang. Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menyatakan bahwa data tersebut tidak benar dan merupakan kabar hoaks. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan disinformasi yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh yang sedang dilanda musibah.

Murthalamuddin mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap kabar bohong yang tersebar melalui media sosial. Ia menekankan bahwa informasi resmi terkait jumlah korban bencana banjir hanya akan dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang. Pernyataan ini menjadi penting mengingat dampak psikologis dan sosial dari penyebaran berita palsu di tengah situasi darurat.

Bencana hidrometeorologi, meliputi banjir dan longsor, telah melanda Aceh sejak tanggal 18 November 2025, berdampak pada 16 dari 23 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kejadian ini mengakibatkan ribuan kepala keluarga terdampak dan mengungsi, serta memutus jalur komunikasi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, verifikasi informasi menjadi krusial untuk menjaga ketenangan publik.

Klarifikasi Resmi Mengenai Jumlah Korban Jiwa Banjir Aceh

Murthalamuddin menegaskan bahwa angka 400 korban meninggal dunia yang beredar adalah informasi palsu. "Saya pastikan data itu tidak benar, alias kabar hoaks,” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Minggu, menanggapi isu yang meresahkan tersebut. Klarifikasi ini bertujuan untuk mencegah kepanikan dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai situasi terkini bencana di Aceh.

Data sementara yang dihimpun oleh Posko Tanggap Darurat bencana banjir dan longsor Aceh menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal dunia saat ini adalah 70 orang. Angka ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk TNI/Polri, rumah sakit, dan unsur gampong (desa). Pihak berwenang terus melakukan pembaruan data seiring dengan upaya penanganan dan evakuasi di lapangan.

Meskipun demikian, Murthalamuddin mengakui bahwa data korban meninggal dunia kemungkinan masih bisa bertambah. Hal ini disebabkan oleh terputusnya jalur komunikasi di beberapa daerah yang terdampak parah, sehingga menyulitkan proses pendataan secara menyeluruh. Pemerintah terus berupaya keras untuk memastikan keberadaan setiap warga dan memberikan bantuan yang diperlukan.

Koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memverifikasi setiap laporan dan memastikan validitas data. Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Penanganan hoaks korban banjir Aceh menjadi prioritas agar situasi tidak semakin keruh.

Dampak Bencana Hidrometeorologi dan Pentingnya Verifikasi Informasi

Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh telah menimbulkan dampak signifikan. Sebanyak 87.550 Kepala Keluarga (KK) dilaporkan terdampak, dengan 52.162 KK di antaranya harus mengungsi ke 184 titik penampungan sementara. Kondisi ini menunjukkan skala besar dari musibah yang terjadi, memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak.

Wakil Ketua DPR Aceh, Saifuddin alias Yah Fud, turut menyuarakan keprihatinannya dan meminta seluruh akun media sosial untuk berhenti menyebarkan kabar bohong. Ia menekankan bahwa penyebaran informasi tidak benar hanya akan memperkeruh keadaan dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang sudah kesulitan. "Situasi saat ini sudah cukup sulit bagi masyarakat yang terdampak. Jangan lagi ditambah dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas Saifuddin.

Yah Fud juga menyoroti kondisi di lapangan yang masih banyak mengalami gangguan jaringan komunikasi dan akses jalan terputus. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar sering kali tidak utuh atau bahkan keliru jika tidak bersumber dari pihak resmi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk hanya mempercayai dan menyebarkan informasi dari instansi berwenang seperti pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya. Hoaks korban banjir Aceh harus dihindari.

Pentingnya verifikasi informasi ditekankan oleh Yah Fud. "Kalau ada informasi penting, pastikan dulu sumbernya jelas. Jangan asal menyebarkan, apalagi yang belum pasti kebenarannya. Dampaknya bisa sangat luas,” ujarnya. Imbauan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya disinformasi dan membantu menjaga ketenangan serta fokus pada penanganan bencana.

Sumber: AntaraNews