PBNU: Moderasi Beragama Tekankan Sikap Toleran dan Menolak Segala Bentuk Kekerasan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) gencar lakukan penguatan nilai kebangsaan santri di Nganjuk sebagai upaya krusial menangkal radikalisme dan intoleransi. Simak peran strategis mereka!

BNPT menekankan penanaman nilai kebangsaan pada generasi muda sebagai upaya krusial untuk mencegah radikalisme dan intoleransi di tengah arus informasi digital.

Anggota DPR RI ingatkan guru tanamkan nilai moderasi beragama pada siswa demi persatuan bangsa. Temukan mengapa pendekatan ini kunci masa depan Indonesia!

Kementerian Agama Bengkayang gencar memperkuat moderasi beragama pelajar Bengkayang guna membentengi generasi muda dari radikalisme dan kenakalan. Mengapa ini krusial bagi masa depan bangsa?

Membangun semangat kebangsaan dan melindungi generasi muda dari radikalisme serta intoleransi

Menag menekankan bahwa agama harus diajarkan dengan pendekatan cinta, tanpa menanamkan kebencian.

Mengingat adanya perbedaan pandangan politik selama proses Pemilu lalu berpotensi menimbulkan polarisasi

Perlu dipahami bahwa keberagaman adalah ruh Pancasila yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Indonesia sudah dipersatukan empat Pilar Kebangsaan; Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI bisa semakin kuat dengan menerapkan moderasi beragama.

Tidak pantas jika hanya membebankan pembentukan karakter anak kepada sekolah formal saja.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai tindakan terorisme yang biadab dan meminta pengusutan tuntas hingga aktor intelektualnya.

Densus 88 Antiteror berkolaborasi dengan SMPN 1 Muara Teweh mengadakan sosialisasi bahaya radikalisme, intoleransi, dan dampak negatif media sosial untuk membentengi generasi muda serta meningkatkan kewaspadaan pelajar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat upaya Pencegahan Paham IRET Sulbar dengan pendekatan lintas sektor berbasis regulasi, menjaga stabilitas ideologi dan keamanan masyarakat.