Moderasi Beragama

Perayaan Idul Fitri 2026 di Indonesia ditandai dengan semangat persatuan dan aksesibilitas, dari Istana Merdeka hingga tenda pengungsian, mencerminkan kematangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Perayaan Idul Fitri 2026 di Indonesia menjadi simbol kematangan bangsa dalam mengelola keberagaman, dengan Istana Merdeka membuka diri dan Harmoni Nusantara terpancar dari berbagai penjuru, menguatkan persatuan.

Perayaan Idul Fitri 2026 menjadi cerminan kematangan bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman, ditandai dengan keterbukaan Istana Merdeka hingga semangat para penyintas bencana. Simak detail perayaan hari kemenangan ini yang penuh makna.

Kantor Kemenag Kota Jayapura terus berkomitmen dalam penguatan moderasi beragama dan pencegahan konflik sosial di Papua, menjadikan Ramadhan sebagai momentum penting untuk mempererat ukhuwah dan harmoni sosial.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak organisasi Persatuan Umat Islam (PUI) untuk memperkuat persatuan dan kawal pembangunan nasional, menekankan peran strategis ormas Islam dalam kemajuan bangsa.

Kantor Kemenag Kota Jayapura terus berupaya memperkuat moderasi beragama dan mencegah konflik sosial, menjadikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi keberagaman di Papua.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nabire meluncurkan program Sertifikasi Dai MUI Nabire untuk meningkatkan kompetensi penceramah, memastikan materi dakwah menyejukkan, serta mencegah ceramah provokatif di masyarakat.

Menjelang bulan suci, Wali Kota Jakarta Utara mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban Ramadhan Jakarta Utara demi menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif.

Ramadhan 2026 menjadi fokus penguatan nilai keagamaan dan pembentukan karakter di sekolah. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian jadwal, melainkan momentum penting untuk membangun generasi berakhlak mulia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya Widyalaya sebagai lembaga pendidikan karakter yang menghasilkan siswa cerdas, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan, mengatasi krisis moral bangsa.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bali menginisiasi pendirian Widyalaya Negeri Bali sebagai langkah strategis memperkuat layanan pendidikan Hindu dan membentuk generasi muda yang moderat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan umat Khonghucu Sulut melalui pendataan akurat, memastikan kesetaraan dan moderasi beragama dalam birokrasi.

Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara menegaskan **kerukunan umat beragama** adalah energi besar bagi pembangunan nasional, menyerukan sinergi untuk Indonesia yang damai dan maju.

Ketua MUI Papua Barat menegaskan perayaan Natal menjadi momentum penting untuk meneguhkan harmoni kehidupan beragama Papua, di mana toleransi telah mengakar kuat sejak lama.

Menteri Agama menegaskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kerangka berpikir moderasi beragama untuk mencegah konflik, pentingnya memahami keberagaman Indonesia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen penuh terhadap penguatan layanan KUA demi mewujudkan ketahanan keluarga. Raihan Anugerah Layanan KUA 2025 menjadi pemicu langkah ini.

Nahdlatul Ulama (NU) memperkenalkan Diplomasi MiND Model sebagai kerangka baru untuk solusi global, memperkuat peran organisasi keagamaan dalam relasi antar bangsa.

FKUB Denpasar berhasil meraih Harmony Award 2025, menempatkannya di peringkat ketiga nasional. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Denpasar dalam menjaga toleransi beragama.

Pemerintah Kabupaten Mimika dan FKUB setempat berhasil meraih Harmony Award Mimika 2025 dari Kemenag, mencetak sejarah sebagai wilayah Papua pertama yang diakui nasional. Simak bagaimana sinergi ini tercipta!

Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan persetujuan pemerintah atas pendirian Direktorat Jenderal Pesantren, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana implikasi kebijakan baru ini?